[Finance Manager Rookie]

Up

0

::

Menurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bisnis online berjalan sangat cepat, mulai dari marketplace, social-commerce, hingga berbagai platform digital lainnya. Namun, perkembangan tersebut juga perlu diimbangi dengan tata kelola usaha yang lebih baik agar tercipta ekosistem bisnis yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kewajiban memiliki NIB bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi atau formalitas legalitas usaha. Lebih dari itu, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang menjadi dasar dalam membangun kredibilitas bisnis. Dengan adanya legalitas yang jelas, pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat untuk berkembang, baik dalam menjalin kerja sama bisnis, mengakses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, maupun meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dari sisi governance, kebijakan ini juga mendorong perubahan mindset bagi para pelaku usaha digital. Banyak usaha online yang awalnya dimulai secara sederhana dari individu atau UMKM, tetapi seiring pertumbuhan transaksi, diperlukan pengelolaan yang lebih profesional. Legalitas usaha menjadi langkah awal sebelum masuk ke tahap berikutnya seperti pencatatan keuangan yang lebih rapi, pengelolaan pajak, manajemen persediaan, hingga penyusunan laporan keuangan.

Menariknya, aturan ini juga memberikan tanggung jawab kepada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) seperti marketplace untuk ikut membangun ekosistem kepatuhan. Marketplace tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari proses edukasi dan fasilitasi agar pedagang dapat memenuhi kewajiban legalitasnya. Pendekatan ini menurut saya cukup penting karena transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku usaha di dalamnya.

Dari perspektif finance dan accounting, legalitas usaha melalui NIB juga dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk mulai membangun sistem administrasi yang lebih baik. Ketika transaksi semakin berkembang, pencatatan pemasukan, pengeluaran, persediaan barang, piutang, hingga kewajiban perpajakan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Banyak bisnis berkembang dari sisi penjualan, tetapi mengalami kendala ketika administrasi dan kontrol internal tidak ikut berkembang.

Selain itu, adanya transparansi status legalitas pedagang juga memberikan manfaat bagi konsumen. Konsumen dapat memiliki informasi yang lebih jelas mengenai pihak yang menyediakan barang atau jasa, sehingga meningkatkan aspek perlindungan dan kepercayaan dalam transaksi digital. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kualitas persaingan karena pelaku usaha tidak hanya bersaing dari sisi harga, tetapi juga dari sisi profesionalisme dan kepercayaan.

Namun, implementasi kebijakan ini tentu membutuhkan proses adaptasi. Edukasi menjadi faktor penting agar pelaku UMKM memahami bahwa pengurusan NIB bukan menjadi hambatan untuk berjualan, tetapi sebagai fondasi untuk naik kelas. Apalagi proses pendaftaran melalui OSS sudah dapat dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya, sehingga tantangan utamanya lebih kepada peningkatan awareness dan pemahaman.

Pada akhirnya, menurut saya Permendag 19/2026 bukan hanya tentang kewajiban memiliki NIB, tetapi tentang bagaimana membawa ekosistem perdagangan digital Indonesia menuju fase yang lebih matang. Bisnis yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan penjualan yang tinggi, tetapi juga membutuhkan legalitas, pencatatan yang baik, kepatuhan, serta tata kelola yang kuat. Digitalisasi bisnis dan profesionalisasi usaha perlu berjalan bersama agar UMKM dan pelaku usaha Indonesia dapat terus berkembang dan memiliki daya saing yang lebih besar ke depannya.