[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan omzet pedagang yang berjualan di lebih dari satu marketplace akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Data transaksi dari setiap platform digital nantinya akan terhubung ke sistem DJP melalui mekanisme pelaporan oleh marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, seluruh platform marketplace yang ditunjuk akan menyampaikan data transaksi para penjual kepada DJP.

“Kalau misalnya ada satu seller, dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul data-data kepada kami, karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” kata Inge dalam diskusi yang digelar Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Inge, penggabungan data tersebut dapat dilakukan selama identitas penjual, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun identitas perpajakan lainnya, sama di setiap platform.

Sebagai ilustrasi, jika seorang penjual mencatat omzet Rp100 juta di platform A, Rp300 juta di platform B, dan Rp300 juta di platform C, maka DJP akan melihat total omzet penjual tersebut mencapai Rp700 juta dalam satu tahun.

Inge menjelaskan, pedagang yang memperkirakan omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sehingga tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh marketplace ternyata melampaui Rp500 juta per tahun, wajib pajak tetap harus melaporkan seluruh penghasilannya dan memenuhi kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Selain itu, DJP masih membahas mekanisme teknis dengan berbagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) terkait penerapan aturan baru tersebut.

Menurut Inge, setiap marketplace yang ditunjuk harus menyesuaikan sistem agar mampu menerbitkan bukti potong, menyetorkan pajak yang dipungut, serta melaporkan pemungutan tersebut kepada DJP.

“Makanya butuh persiapan untuk setiap platform, karena mereka harus menyesuaikan sistem yang mereka miliki,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tingkat kesiapan platform digital saat ini masih bervariasi. Berdasarkan hasil pertemuan DJP dengan sejumlah penyelenggara marketplace, ada platform yang telah mencapai kesiapan sekitar 50 persen. Namun, sebagian lainnya baru berada pada kisaran 25 persen.

Sebagai informasi, PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di platform digital. PMK tersebut juga menegaskan bahwa pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh atas bagian omzet tersebut. Sementara itu, omzet yang melebihi Rp500 juta dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.