[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Pernyataan terbaru dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Ibu Inge Diana Rismawanti kemarin (7/7/2026), menegaskan kembali satu realitas baru yang tidak bisa kita tawar lagi: Era asimetri informasi antara Wajib Pajak dan fiskus telah berakhir. Dengan integrasi big data ke dalam Coretax System, DJP kini memiliki basis data yang sangat komprehensif untuk melakukan rekonsiliasi otomatis secara real-time.

Bagi kita di sisi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT), imbauan DJP untuk mengisi SPT secara “Benar, Lengkap, dan Jelas” kini bukan lagi sekadar jargon administratif di undang-undang KUP, melainkan sebuah instruksi teknis yang mitigasinya harus disiapkan sejak masa pembukuan berjalan.

Ada 3 critical points dari rilis DJP kemarin yang wajib kita bedah bersama di forum ini:

1. Pre-populated Data sebagai Pisau Bermata Dua

Di dalam Coretax, bukti potong dari pihak ketiga, faktur pajak dari lawan transaksi, hingga bukti pungut PPh 22 (seperti dari marketplace yang sedang ramai dibahas) akan langsung masuk dan terekam secara otomatis ke akun taxpayer. Di satu sisi, ini mempermudah rekonsiliasi. Namun di sisi lain, ini menjadi bumerang jika wajib pajak masih mencoba “menyembunyikan” atau menunda pelaporan omzet/penghasilan. Begitu ada mismatch antara data pihak ketiga dan apa yang kita laporkan di SPT, sistem otomatis melayangkan flagging yang berujung pada terbitnya SP2DK.

2. Definisi “Jelas” yang Kerap Diabaikan Praktisi

Ibu Inge menekankan pentingnya mengisi setiap kolom dan memberikan keterangan sedetail mungkin. Masalahnya, banyak wajib pajak atau konsultan yang mengisi SPT sekadar “gugur kewajiban”—angka masuk, nihil, lalu lapor. Padahal, yang memicu munculnya SP2DK sering kali bukan karena kita salah hitung pajak, melainkan karena kurangnya penjelasan (misal: asal-usul perolehan harta di daftar harta, atau mutasi utang yang tidak sinkron dengan profil penghasilan). Di era Coretax, narrative disclosure (pengungkapan naratif) di dalam lampiran SPT menjadi instrumen krusial untuk membentengi WP dari klarifikasi yang tidak perlu.

3. Ekosistem Tanggapan SP2DK Digital

Menariknya, jika WP tetap mendapatkan SP2DK, proses pengiriman Berita Acara (BA) dan tanggapan kini diakomodasi langsung lewat Coretax. Ini menggeser paradigma penyelesaian SP2DK dari yang dulunya bersifat “negosiasi tatap muka di KPP” menjadi berbasis akuntabilitas data digital. Rekam jejak digital ini permanen, sehingga argumen yang kita berikan dalam menanggapi SP2DK harus benar-benar berbasis kertas kerja (working paper) yang solid secara hukum fiskal.

Pertanyaan Diskusi untuk Rekan-Rekan Forum:

1. Menghadapi keterbukaan data di Coretax saat ini, seberapa ketat rekonsiliasi internal (equalisasi omzet vs PPN, atau biaya vs PPh potput) yang rekan-rekan lakukan setiap bulannya sebelum masuk ke musim SPT?

2. Apakah di antara rekan-rekan sudah ada yang mencoba flow penanganan atau penyerahan tanggapan SP2DK secara penuh melalui modul baru di Coretax? Bagaimana experience-nya dibandingkan jalur manual?

Yuk, mari kita diskusikan strategi mitigasi risiko SP2DK ini di kolom komentar!