Home / Topics / Finance & Tax / Soal Rencana Kenaikan Batas Omzet Bebas Pajak UMKM, Purbaya: Masih Dipelajarin
- This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 1 month ago by
Joko Siyamto.
Soal Rencana Kenaikan Batas Omzet Bebas Pajak UMKM, Purbaya: Masih Dipelajarin
September 8, 2026 at 4:01 pm-
-
Up::0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang perubahan batas omzet Rp 500 juta per tahun yang menjadi ambang batas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku UMKM.
Saat dikonfirmasi, Purbaya mengatakan bahwa rencana kenaikan batas omzet tersebut masih menjadi kajian mendalam di internal Kemenkeu.
“Saya pelajarin, sampai mana sekarang? (Tanya Purbaya ke Dirjen Kemenkeu). Nanti saya pelajarin lagi ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Senin (7/9).
Sebelumnya, Purbaya menilai batas omzet Rp 500 juta per tahun masih terlalu rendah. Oleh karena itu, ia menyebut ketentuan tersebut dapat diubah kembali sesuai dengan kebutuhan.
“Itu Rp 500 juta setahun yang (pembahasan) DPR kemarin kan, saya pikir kekecilan,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9).
Purbaya menegaskan pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut apabila diperlukan. Penyesuaian itu akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pelaku UMKM.
“Pelaksanaannya kan bisa diubah juga nanti, sesuai kebutuhan,” katanya.
Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan insentif kepada kelompok masyarakat kelas menengah, termasuk pelaku UMKM.
Menurut dia, pemberian keringanan pajak menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah agar UMKM dapat berkembang. Namun, ketika sebuah usaha telah berkembang menjadi besar, kewajiban membayar pajak tetap harus dijalankan.
Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah ingin menciptakan kondisi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan kelas menengah secara lebih berkelanjutan.
“Yang paling bagus adalah membiarkan ekonomi tumbuh cepat mungkin sehingga tercipta lapangan kerja formal, sehingga kelas menengah juga bisa tercipta, dan yang ada pun akan tumbuh lebih cepat,” pungkasnya.
-
Rencana kaji ulang batas omzet bebas PPh UMKM ini jadi angin segar buat para pelaku usaha mikro dan kecil. Di tengah dinamisnya kondisi ekonomi saat ini, batasan Rp 500 juta per tahun memang sering kali terlalu mepet—apalagi kalau menghitung omzet kotor, bukan keuntungan bersih (margin). Jika batasannya dinaikkan, UMKM punya ruang napas lebih lega untuk memutar kembali modal usahanya dan menjaga arus kas. Semoga kajian internal Kemenkeu ini bisa menghasilkan angka penyesuaian yang proporsional dan benar-benar berpihak pada pertumbuhan kelas menengah!
-
Joko Siyamto
Rockstar
4 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
2 replies
167 views
September 29, 2026 at 10:28 amGood, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:tax perpajakan purbaya pajak pemerintah tersebut
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:batas omzet tax perpajakan batas omzet bebas
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:tax perpajakan kenaikan pajak menjadi
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:tax perpajakan omzet bebas pajak umkm
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:tax batas omzet pajak pemerintah tersebut
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan purbaya batas pajak pemerintah tersebut
-
PMK 71/2026 dan Reformasi Prosedur Keberatan PajakHalo rekan-rekan FinTax Community, Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh enam sebagai revisi atas PMK…8 Oct 2026 • Finance & Taxpmk-71Terkait:tax perpajakan batas pajak ekonomi perubahan
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan omzet pajak pemerintah tersebut pelaku
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:rencana purbaya pajak soal pemerintah menjadi
-
Pembatasan Permohonan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak dalam PMK 71/2026:Halo rekan-rekan FinTax Community, Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh enam—sebagai penyempurnaan atas PMK seratus…21 Oct 2026 • Finance & Taxpmk71Terkait:tax perpajakan batas pajak menjadi
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:perpajakan omzet pajak pemerintah tersebut menjadi
-
Kewajiban Penyimpanan Kertas Kerja 10 Tahun bagi Konsultan PajakHalo rekan-rekan FinTax Community, Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penataan profesi Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak…5 Oct 2026 • Finance & Taxkonsultan-pajakTerkait:tax perpajakan batas pajak
