[Lia Rookie]

Up

3

::

Kegagalan implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menjadi perhatian serius. Menurut IWP, permasalahan ini berakar dari tidak adanya masterplan dan blueprint yang dirancang secara matang sebelum proyek dimulai. Sebagaimana yang telah diketahui proses pengadaan coretax menunjuk PwC sebagai salah satu panitia tender dan LG CNS sebagai pemenang serta perusahaan asing sebagai pengawas yaitu Deloitte Consulting, namun tanpa masterplan, blueprint serta pengawalan implementasi yang terdedikasi maka tidak akan pernah terjadi mekanisme cross-checking yang memadai, ini mengindikasikan kurangnya tata kelola proyek yang transparan dan akuntabel. Pendekatan implementasi “big bang” tanpa pengujian aplikasi yang memadai, terutama untuk sistem yang belum pernah terbukti menjadi solusi sebelumnya, memperbesar risiko kegagalan, sebagaimana yang saat ini terlihat dengan terhentinya aktivitas penting seperti pembuatan faktur pajak.

Dalam sistem berskala besar seperti Coretax, kualitas implementasi harus menjadi prioritas utama. Sayangnya, rangkaian pekerjaan dalam proyek ini tampaknya miskin kegiatan pemastian kualitas, baik dari sisi desain sistem, pendekatan pengembangan, maupun kegiatan pengawasannya. Hal ini mencerminkan perlunya reformasi mendasar dalam pendekatan perencanaan dan eksekusi proyek teknologi pemerintah. Untuk mencegah kegagalan serupa di masa depan, diperlukan kerangka kerja yang terukur, melibatkan audit independen yang komprehensif, dan uji coba bertahap guna memastikan setiap komponen sistem dapat berfungsi dengan baik sebelum diluncurkan secara penuh.

Beberapa Faktor Penyebab Kegagalan implementasi Core Tax System Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah :

# Faktor Internal
1. Kurangnya persiapan dan perencanaan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan.
3. Integrasi sistem yang kompleks.
4. Kurangnya komunikasi antar tim dan stakeholder.
5. Ketergantungan pada teknologi lama.

# Faktor Eksternal
1. Perubahan kebijakan perpajakan yang cepat.
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi.
3. Ketergantungan pada vendor/pemasok teknologi.
4. Perubahan regulasi dan standar keamanan.
5. Faktor keamanan siber.

# Faktor Teknis
1. Keterbatasan kapasitas server dan database.
2. Masalah integrasi dengan sistem lain.
3. Ketergantungan pada teknologi yang sudah ketinggalan.
4. Kurangnya pengujian dan validasi.
5. Masalah keamanan data.

# Faktor Manajemen
1. Kurangnya pemantauan dan evaluasi.
2. Keterbatasan sumber daya anggaran.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi.
4. Keterlambatan pengambilan keputusan.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

# Solusi
1. Evaluasi dan perbaikan sistem.
2. Peningkatan SDM dan pelatihan.
3. Perencanaan strategis dan pemantauan.
4. Integrasi dengan sistem lain.
5. Peningkatan keamanan siber dan data.
6. Perbaikan komunikasi dengan stakeholder.
7. Pengembangan sistem berbasis teknologi terbaru.

Sumber:

1. Badan Kebijakan Fiskal.
2. Direktorat Jenderal Pajak.
3. Kementerian Keuangan RI.
4. Laporan audit BPK.

[Rizki Ardi Rookie]

Hmmm… banyak banget kendalanya ya. Saya yakin yang disampaikan disini juga baru sebagian kecil.

Pajak mau dinaikin tapi sistemnya ga siap. Kocakkk

[Lia Rookie]

Masih bergulir sampai hari ini pak Ardi kendalanya

[Rizki Ardi Rookie]

Semoga 1 – 3 bulan ini sudah bisa selesai semua ya bu

[Albert Yosua Matatula Rookie]

Memang betul, banyak kendala dalam implementasi Coretax ini yang masih terus berlanjut. Terlihat bahwa kesalahan dari sisi perencanaan dan koordinasi antar tim menjadi faktor kunci. Tanpa masterplan yang jelas, sistem besar seperti ini sulit berjalan dengan lancar.

Menurut saya, langkah pertama yang harus diambil adalah evaluasi ulang seluruh sistem, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun kebijakan. Pengujian dan validasi lebih lanjut sangat penting untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar. Selain itu, peningkatan pelatihan dan kapasitas SDM juga perlu dilakukan agar tim yang terlibat benar-benar siap dan memahami bagaimana sistem ini berfungsi.

Terakhir, penting juga untuk ada pengawasan dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait agar tidak ada miskomunikasi. Tanpa itu, permasalahan teknis dan non-teknis lainnya akan terus muncul.

Penting untuk tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tapi juga memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari proyek ini.