[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 50 kaliBalas Thread sebanyak 75 kaliBuat Thread baru sebanyak 60 kaliBagikan thread ke media sosial sebanyak 25 kaliBagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 8 kali]

Up

0

::

(Jakarta) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai respons atas pengalihan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Dana dan Aset (BPI) Danantara. Dikutip dari Kontan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa diperlukan upaya ekstra terutama dari sektor sumber daya alam (SDA) serta kementerian dan lembaga (K/L) guna menutup potensi kekurangan penerimaan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Suahasil mengungkapkan bahwa strategi yang dirancang akan difokuskan pada peningkatan kepatuhan dan optimalisasi sumber-sumber PNBP yang ada. Salah satu langkah utama adalah pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dengan memperluas cakupan jenis komoditas mineral yang diawasi.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 sebagai kebijakan baru dalam skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Aturan ini mengatur penyesuaian tarif royalti dan PNBP dari produksi batu bara dengan harapan mampu meningkatkan kontribusi royalti terhadap kas negara. “PP 19/2025 ini telah dikeluarkan dan nanti kita lihat royaltinya bergerak meningkatkan penerimaan royalti atau seperti apa,” ungkap Wamenkeu Suahasil yang dikutip pada Kamis (08/05).

Selain dari sektor pertambangan, Kemenkeu juga menargetkan optimalisasi PNBP dari kementerian dan lembaga lain. Upaya ini melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, serta Kepolisian, terutama terkait layanan pelat premium. Pendekatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi layanan yang berpotensi menghasilkan penerimaan tambahan.

Penegakan hukum di sektor lingkungan hidup non-SDA juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah mengkaji jenis-jenis PNBP baru yang bisa digali dari sektor ini. Suahasil memperkirakan potensi penerimaan bisa mencapai antara Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun per tahun, meskipun belum akan memberikan lonjakan signifikan dalam waktu dekat. (Rp)

[LiaParticipant Legend Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 50 kaliBalas Thread sebanyak 75 kaliBuat Thread baru sebanyak 60 kaliBagikan thread ke media sosial sebanyak 25 kaliBagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 8 kali]

Mantap banget nih langkah pemerintah buat naikin penerimaan negara dari PNBP, apalagi sekarang ada pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI. Fokus ke sektor sumber daya alam dan layanan publik kayak imigrasi, perhubungan, sama polisi ini bener-bener tepat. Semoga dengan adanya SIMBARA dan aturan baru soal royalti batu bara, penerimaan negara bisa makin optimal. Apalagi kalau sektor lingkungan juga mulai dikembangkan, ini bukti pemerintah serius jaga keuangan negara sekaligus lingkungan hidup. Semoga semua rencana ini lancar dan berdampak positif buat pembangunan!