Home / Topics / Finance & Tax / Kemenkeu Siapkan Strategi Tingkatkan PNBP Akibat Pengalihan Setoran Dividen BUMN
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 5 months ago by
Lia.
Kemenkeu Siapkan Strategi Tingkatkan PNBP Akibat Pengalihan Setoran Dividen BUMN
May 12, 2025 at 8:24 am-
-
Up::0
(Jakarta) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai respons atas pengalihan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Dana dan Aset (BPI) Danantara. Dikutip dari Kontan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa diperlukan upaya ekstra terutama dari sektor sumber daya alam (SDA) serta kementerian dan lembaga (K/L) guna menutup potensi kekurangan penerimaan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Suahasil mengungkapkan bahwa strategi yang dirancang akan difokuskan pada peningkatan kepatuhan dan optimalisasi sumber-sumber PNBP yang ada. Salah satu langkah utama adalah pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dengan memperluas cakupan jenis komoditas mineral yang diawasi.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 sebagai kebijakan baru dalam skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Aturan ini mengatur penyesuaian tarif royalti dan PNBP dari produksi batu bara dengan harapan mampu meningkatkan kontribusi royalti terhadap kas negara. “PP 19/2025 ini telah dikeluarkan dan nanti kita lihat royaltinya bergerak meningkatkan penerimaan royalti atau seperti apa,” ungkap Wamenkeu Suahasil yang dikutip pada Kamis (08/05).
Selain dari sektor pertambangan, Kemenkeu juga menargetkan optimalisasi PNBP dari kementerian dan lembaga lain. Upaya ini melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, serta Kepolisian, terutama terkait layanan pelat premium. Pendekatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi layanan yang berpotensi menghasilkan penerimaan tambahan.
Penegakan hukum di sektor lingkungan hidup non-SDA juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah mengkaji jenis-jenis PNBP baru yang bisa digali dari sektor ini. Suahasil memperkirakan potensi penerimaan bisa mencapai antara Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun per tahun, meskipun belum akan memberikan lonjakan signifikan dalam waktu dekat. (Rp)
-
Mantap banget nih langkah pemerintah buat naikin penerimaan negara dari PNBP, apalagi sekarang ada pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI. Fokus ke sektor sumber daya alam dan layanan publik kayak imigrasi, perhubungan, sama polisi ini bener-bener tepat. Semoga dengan adanya SIMBARA dan aturan baru soal royalti batu bara, penerimaan negara bisa makin optimal. Apalagi kalau sektor lingkungan juga mulai dikembangkan, ini bukti pemerintah serius jaga keuangan negara sekaligus lingkungan hidup. Semoga semua rencana ini lancar dan berdampak positif buat pembangunan!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan pengalihan sektor
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan akibat jenis
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan setoran pnbp kementerian
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan penerimaan sektor
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan strategi dividen
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan penerimaan negara
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak jenis terutama
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan pemerintah keuangan
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak bumn penerimaan sektor pemerintah
-
1,8 Juta Wajib Pajak Dapat Email! Kamu Salah Satunya?Guys, ada info penting banget nih dari Ditjen Pajak (DJP), khususnya buat kita yang udah punya NPWP dan statusnya sebagai Wajib Pajak…13 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…6 May 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak pemerintah meningkatkan
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:tax pajak perpajakan strategi siapkan sektor
