Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Lia.
Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026
May 22, 2025 at 2:34 pm-
-
Up::1
(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan drastis dalam tatanan global. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (20/05) di Jakarta. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah berupaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global melalui reformasi regulasi dan peningkatan investasi.
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dan perdagangan melalui deregulasi serta negosiasi internasional. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif dan meredam gejolak ekonomi, demi melindungi dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mendekati 5 %.
Untuk tahun 2026, kebijakan fiskal akan difokuskan pada pencapaian kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional sebagai langkah menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara efektif dan selektif agar tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka menengah. Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,71 % hingga 12,22 % dari PDB dan belanja negara berada di kisaran 14,19 % hingga 14,75 % dari PDB.
Fiskal juga diarahkan untuk memberi insentif pada sektor strategis guna mempercepat transformasi ekonomi. Di sisi lain, efisiensi belanja negara terus ditingkatkan agar lebih produktif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 2,48 % hingga 2,53 % dari PDB sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam asumsi ekonomi makro tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2 % hingga 5,8 %. Suku bunga SBN 10 tahun berada di kisaran 6,6 %â7,2 %, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan Rp 16.500 â Rp 16.900, dan inflasi dikendalikan pada 1,5 %â3,5 %. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ke 6,5 %â7,5 %, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57. (Rp)
-
Dengan arah kebijakan yang makin jelas dan niat baik buat ningkatin ekonomi, tahun 2026 bisa jadi momen penting buat bikin Indonesia makin kuat dan mandiri. Tapi ingat, kebijakan bagus aja nggak cukupâyang penting itu pelaksanaannya. Jadi yuk, sama-sama kita dukung dan awasi, soalnya masa depan ekonomi kita bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita bareng-bareng.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahâĻ22 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemerintah negara angka 2026
-
Sambut 100 Siswa Maâarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan LembagaâĻ21 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:negara 2026
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiâĻ13 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemerintah angka 2026
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. RegulasiâĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemerintah angka 2026
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)âĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemerintah angka 2026
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoâĻ8 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemerintah negara angka 2026
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganâĻ15 Apr 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemerintah negara angka 2026
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraâĻ3 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah angka 2026
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahâĻ7 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pemerintah negara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:pendapatan angka
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangââAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,â begitu pikirâĻ17 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:negara angka
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraâĻ21 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:pemerintah pendapatan negara angka
