Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 4 months ago by
Lia.
Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026
May 22, 2025 at 2:34 pm-
-
Up::1
(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan drastis dalam tatanan global. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (20/05) di Jakarta. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah berupaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global melalui reformasi regulasi dan peningkatan investasi.
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dan perdagangan melalui deregulasi serta negosiasi internasional. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif dan meredam gejolak ekonomi, demi melindungi dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mendekati 5 %.
Untuk tahun 2026, kebijakan fiskal akan difokuskan pada pencapaian kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional sebagai langkah menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara efektif dan selektif agar tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka menengah. Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,71 % hingga 12,22 % dari PDB dan belanja negara berada di kisaran 14,19 % hingga 14,75 % dari PDB.
Fiskal juga diarahkan untuk memberi insentif pada sektor strategis guna mempercepat transformasi ekonomi. Di sisi lain, efisiensi belanja negara terus ditingkatkan agar lebih produktif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 2,48 % hingga 2,53 % dari PDB sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam asumsi ekonomi makro tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2 % hingga 5,8 %. Suku bunga SBN 10 tahun berada di kisaran 6,6 %–7,2 %, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan Rp 16.500 – Rp 16.900, dan inflasi dikendalikan pada 1,5 %–3,5 %. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ke 6,5 %–7,5 %, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57. (Rp)
-
Dengan arah kebijakan yang makin jelas dan niat baik buat ningkatin ekonomi, tahun 2026 bisa jadi momen penting buat bikin Indonesia makin kuat dan mandiri. Tapi ingat, kebijakan bagus aja nggak cukup—yang penting itu pelaksanaannya. Jadi yuk, sama-sama kita dukung dan awasi, soalnya masa depan ekonomi kita bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita bareng-bareng.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Capai Rp 169,6 Triliun(Jakarta) Realisasi penerimaan neto Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) hingga 30 April 2025 mencapai…22 Jun 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pendapatan negara pendapatan negara angka tahun
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah negara fiskal tahun kebijakan
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah angka 2026 ekonomi tahun
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah negara 2026 ekonomi fiskal
-
Pemerintah Pastikan Tarif Impor AS 19 % Tidak Berlaku 1 Agustus 2025Pemerintah terus memperbarui informasi terkait penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tarif impor 19 % yang…31 Jul 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah negara kebijakan bahwa indonesia
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah pendapatan negara tahun kebijakan
-
Penerimaan Pajak Capai Rp1.409 Triliun per Agustus 2026, Naik 24,1%!Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun per Agustus 2026. Angka tersebut naik 24,1% (year on year/YoY) atau dibandingkan…23 Sep 2026 • Finance & TaxTerkait:pendapatan negara pendapatan negara angka 2026 ekonomi
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah negara ekonomi tahun bahwa
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah negara tahun kebijakan bahwa
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah 2026 ekonomi tahun bahwa
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pemerintah negara fiskal kebijakan investasi
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all negara fiskal tahun bahwa indonesia
