Home / Topics / Finance & Tax / Bimo Wijayanto Emban Tugas Sebagai Dirjen Pajak
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 1 year, 1 month ago by
Lia.
Bimo Wijayanto Emban Tugas Sebagai Dirjen Pajak
May 26, 2025 at 7:34 am-
-
Up::0
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik hari ini, Bimo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, membahas persoalan perpajakan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada Bimo untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Presiden Prabowo juga meminta Bimo melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen demi menjamin kelangsungan program-program nasional. Dikutip dari Tempo, Bimo Wijayanto merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar MBA dari University of Queensland dan doktor bidang ekonomi dari University of Canberra. Ia juga mengikuti program post doctoral melalui Australia Awards di NATSEM dan Duke University.
Karier Bimo di bidang pajak cukup panjang dan beragam. Ia pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis dan memimpin tim dalam pembentukan lembaga tersebut. Ia juga aktif dalam forum internasional seperti SGATAR dan ATAIC. Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo juga pernah menjabat Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden dan berkontribusi dalam penajaman program prioritas lintas kementerian dan lembaga.
Terakhir, Bimo menjabat sekretaris deputi bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini Bimo telah resmi dilantik sebagai dirjen pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berbagai harapan pun disampaikan Menteri Keuangan dalam pelantikannya, terutama dalam mendorong penerimaan pajak dan membenahi tata kelola yang lebih transparan di dalam DJP. (Rp)
-
Selamat kepada Bimo Wijayanto atas pelantikan sebagai Dirjen Pajak yang baru—dengan latar belakang akademik dan pengalaman lintas lembaga, harapan besar tertuju padanya untuk mendorong reformasi sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo; semoga di bawah kepemimpinannya, DJP mampu meningkatkan kepercayaan publik dan penerimaan pajak secara berkelanjutan.
-
Dengan rekam jejak Bimo Wijayanto yang kuat di bidang riset, lintas kementerian, dan forum internasional, kita bisa berharap pendekatannya tidak hanya teknokratis, tapi juga strategis dan kolaboratif.
Tantangan terbesar tentu ada di ranah implementasi—bagaimana menjembatani antara semangat reformasi yang dibawa Presiden dan ekspektasi publik terhadap perubahan nyata di level operasional DJP.
Transparansi, integritas, dan independensi memang kata kunci, tapi yang lebih penting: bagaimana nilai-nilai itu dijabarkan ke dalam sistem, SDM, dan proses kerja yang benar-benar berdampak bagi wajib pajak.
-
Terima kasih, Albert—setuju banget dengan poin kamu. Tantangan reformasi memang bukan lagi di tataran konsep, tapi bagaimana core values seperti transparansi dan integritas benar-benar hidup dalam sistem kerja harian DJP.
Saya pribadi berharap Pak Bimo bisa mendorong pergeseran budaya kerja, bukan hanya dari sisi kebijakan, tapi juga perilaku aparatur pajak di lapangan. Karena kepercayaan publik itu tumbuh dari interaksi sehari-hari, bukan dari tagline semata.
Mungkin ini saatnya juga bagi DJP untuk lebih aktif mendengar suara wajib pajak secara terbuka—bukan cuma lewat survei, tapi lewat dialog yang konstruktif. Supaya reformasi bukan hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. 🙏
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:emban pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:bimo wijayanto pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pajak
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:bimo wijayanto tugas dirjen pajak
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:bimo wijayanto emban pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:emban pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:emban pajak
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:bimo wijayanto pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:bimo wijayanto pajak
