Home / Topics / Finance & Tax / Bimo Wijayanto Emban Tugas Sebagai Dirjen Pajak
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 11 months, 1 week ago by
Lia.
Bimo Wijayanto Emban Tugas Sebagai Dirjen Pajak
May 26, 2025 at 7:34 am-
-
Up::0
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik hari ini, Bimo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, membahas persoalan perpajakan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada Bimo untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Presiden Prabowo juga meminta Bimo melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen demi menjamin kelangsungan program-program nasional. Dikutip dari Tempo, Bimo Wijayanto merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar MBA dari University of Queensland dan doktor bidang ekonomi dari University of Canberra. Ia juga mengikuti program post doctoral melalui Australia Awards di NATSEM dan Duke University.
Karier Bimo di bidang pajak cukup panjang dan beragam. Ia pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis dan memimpin tim dalam pembentukan lembaga tersebut. Ia juga aktif dalam forum internasional seperti SGATAR dan ATAIC. Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo juga pernah menjabat Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden dan berkontribusi dalam penajaman program prioritas lintas kementerian dan lembaga.
Terakhir, Bimo menjabat sekretaris deputi bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini Bimo telah resmi dilantik sebagai dirjen pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berbagai harapan pun disampaikan Menteri Keuangan dalam pelantikannya, terutama dalam mendorong penerimaan pajak dan membenahi tata kelola yang lebih transparan di dalam DJP. (Rp)
-
Selamat kepada Bimo Wijayanto atas pelantikan sebagai Dirjen Pajak yang baruâdengan latar belakang akademik dan pengalaman lintas lembaga, harapan besar tertuju padanya untuk mendorong reformasi sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo; semoga di bawah kepemimpinannya, DJP mampu meningkatkan kepercayaan publik dan penerimaan pajak secara berkelanjutan.
-
Dengan rekam jejak Bimo Wijayanto yang kuat di bidang riset, lintas kementerian, dan forum internasional, kita bisa berharap pendekatannya tidak hanya teknokratis, tapi juga strategis dan kolaboratif.
Tantangan terbesar tentu ada di ranah implementasiâbagaimana menjembatani antara semangat reformasi yang dibawa Presiden dan ekspektasi publik terhadap perubahan nyata di level operasional DJP.
Transparansi, integritas, dan independensi memang kata kunci, tapi yang lebih penting: bagaimana nilai-nilai itu dijabarkan ke dalam sistem, SDM, dan proses kerja yang benar-benar berdampak bagi wajib pajak.
-
Terima kasih, Albertâsetuju banget dengan poin kamu. Tantangan reformasi memang bukan lagi di tataran konsep, tapi bagaimana core values seperti transparansi dan integritas benar-benar hidup dalam sistem kerja harian DJP.
Saya pribadi berharap Pak Bimo bisa mendorong pergeseran budaya kerja, bukan hanya dari sisi kebijakan, tapi juga perilaku aparatur pajak di lapangan. Karena kepercayaan publik itu tumbuh dari interaksi sehari-hari, bukan dari tagline semata.
Mungkin ini saatnya juga bagi DJP untuk lebih aktif mendengar suara wajib pajak secara terbukaâbukan cuma lewat survei, tapi lewat dialog yang konstruktif. Supaya reformasi bukan hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. đ
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahâĻ22 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:bimo wijayanto pajak
-
Sambut 100 Siswa Maâarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan LembagaâĻ21 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:emban tugas pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiâĻ13 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. RegulasiâĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)âĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:bimo wijayanto emban pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoâĻ8 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:emban pajak
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganâĻ15 Apr 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:dirjen pajak
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraâĻ3 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:emban pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahâĻ7 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:emban pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangââAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,â begitu pikirâĻ17 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraâĻ21 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:emban
