[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik hari ini, Bimo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, membahas persoalan perpajakan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada Bimo untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Presiden Prabowo juga meminta Bimo melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen demi menjamin kelangsungan program-program nasional. Dikutip dari Tempo, Bimo Wijayanto merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar MBA dari University of Queensland dan doktor bidang ekonomi dari University of Canberra. Ia juga mengikuti program post doctoral melalui Australia Awards di NATSEM dan Duke University.

Karier Bimo di bidang pajak cukup panjang dan beragam. Ia pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis dan memimpin tim dalam pembentukan lembaga tersebut. Ia juga aktif dalam forum internasional seperti SGATAR dan ATAIC. Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo juga pernah menjabat Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden dan berkontribusi dalam penajaman program prioritas lintas kementerian dan lembaga.

Terakhir, Bimo menjabat sekretaris deputi bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini Bimo telah resmi dilantik sebagai dirjen pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berbagai harapan pun disampaikan Menteri Keuangan dalam pelantikannya, terutama dalam mendorong penerimaan pajak dan membenahi tata kelola yang lebih transparan di dalam DJP. (Rp)

[LiaParticipant Rookie]

Selamat kepada Bimo Wijayanto atas pelantikan sebagai Dirjen Pajak yang baru—dengan latar belakang akademik dan pengalaman lintas lembaga, harapan besar tertuju padanya untuk mendorong reformasi sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo; semoga di bawah kepemimpinannya, DJP mampu meningkatkan kepercayaan publik dan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Dengan rekam jejak Bimo Wijayanto yang kuat di bidang riset, lintas kementerian, dan forum internasional, kita bisa berharap pendekatannya tidak hanya teknokratis, tapi juga strategis dan kolaboratif.

Tantangan terbesar tentu ada di ranah implementasi—bagaimana menjembatani antara semangat reformasi yang dibawa Presiden dan ekspektasi publik terhadap perubahan nyata di level operasional DJP.

Transparansi, integritas, dan independensi memang kata kunci, tapi yang lebih penting: bagaimana nilai-nilai itu dijabarkan ke dalam sistem, SDM, dan proses kerja yang benar-benar berdampak bagi wajib pajak.

[LiaParticipant Rookie]

Terima kasih, Albert—setuju banget dengan poin kamu. Tantangan reformasi memang bukan lagi di tataran konsep, tapi bagaimana core values seperti transparansi dan integritas benar-benar hidup dalam sistem kerja harian DJP.

Saya pribadi berharap Pak Bimo bisa mendorong pergeseran budaya kerja, bukan hanya dari sisi kebijakan, tapi juga perilaku aparatur pajak di lapangan. Karena kepercayaan publik itu tumbuh dari interaksi sehari-hari, bukan dari tagline semata.

Mungkin ini saatnya juga bagi DJP untuk lebih aktif mendengar suara wajib pajak secara terbuka—bukan cuma lewat survei, tapi lewat dialog yang konstruktif. Supaya reformasi bukan hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. 🙏