Home / Topics / Finance & Tax / Saatnya Pajak Naik Level: Digitalisasi Bukan Sekadar Gimmick!
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 4 weeks ago by
Albert Yosua Matatula.
Saatnya Pajak Naik Level: Digitalisasi Bukan Sekadar Gimmick!
July 14, 2025 at 9:55 am-
-
Up::0
Sobat Fintax, kalian sadar gak sih kalau tiap tahun kita selalu bahas masalah yang sama soal pajak? Penerimaan pajak gak optimal, sistem masih ribet, dan trust antara wajib pajak sama otoritas masih kayak LDR—banyak salah paham, minim komunikasi. 🥲 Nah, di Hari Pajak 2025 ini, momen banget buat kita ngaca dan nanya: apa sih yang masih perlu dibenerin biar sistem pajak kita gak stuck di era jadul?
Well, kabar baiknya, pemerintah udah mulai ngebut lewat peluncuran Coretax Administration System sejak awal tahun ini. Ini ibarat update software besar-besaran buat sistem pajak Indo. Tujuannya? Biar urusan pajak makin simple, efisien, dan yang paling penting—user friendly! Tapi yah, namanya juga sistem baru, pasti ada masa-masa adaptasi. Jangan berharap langsung sempurna kayak AI-nya Tony Stark. 😎
Sistem ini juga pengen bawa kita ke era “cooperative compliance”, alias hubungan harmonis antara DJP dan WP. Gak cuma otoritas yang galak nagih, tapi juga WP yang aktif dan paham hak serta kewajibannya. Jadi bukan cuma soal bayar pajak, tapi juga trust dan transparansi dua arah. 🤝
Tapi ingat, digitalisasi aja gak cukup kalau gak dibarengin sama perbaikan mindset dan pelayanan. Coretax bukan solusi instan, tapi jalan panjang buat masa depan pajak yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah kudu gercep benahi bugs dan respon ekspektasi publik yang makin tinggi. Karena ya… kalau sistemnya aja masih error, gimana WP mau percaya? 😬
Sri Mulyani bahkan bilang, sistem ini harus mampu “melayani wajib pajak secara mudah dan mampu mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil.” Itu tiga kata kunci yang penting banget: efisien, akuntabel, adil. Jangan cuma bisa nagih, tapi juga harus kasih kemudahan dan perlindungan hak WP.
Intinya, kita semua—baik otoritas, WP, konsultan pajak, sampe anak magang di KPP—punya peran buat bikin sistem pajak yang lebih solid. Karena pada akhirnya, semua program pembangunan yang kita banggakan itu modalnya ya dari pajak juga, kan?
So, yuk kita support dan kawal reformasi ini bareng-bareng. Karena ketika #PajakTumbuh, bukan cuma negara yang kuat, tapi kita juga yang ikut naik kelas💪
-
Keren banget penjelasannya, Albert 👏 Insight-nya relate dan tepat timing, apalagi di Hari Pajak. Setuju banget, Coretax ini ibarat ngebut di jalan tol digital, tapi tetap harus hati-hati sama lubang kecil yang bisa bikin ‘engine error’. 😅
Aku pribadi berharap banget reformasi ini nggak cuma jadi proyek IT besar-besaran, tapi juga menyentuh esensi: mindset pelayanan, transparansi, dan relasi dua arah yang lebih sehat antara DJP dan WP. Karena kalau trust udah tumbuh, compliance itu bisa jadi lebih natural.
-
Terima kasih, Lia! Ibaratnya kita lagi ngegas di jalan tol digital, memang harus tetap waspada sama lubang-lubang kecil yang bisa bikin rem blong 😅. Setuju banget, reformasi pajak harus menyentuh mindset dan budaya pelayanan juga, bukan cuma teknologi.
Kalau trust antara DJP dan WP makin kuat, pasti compliance bukan beban tapi jadi bagian dari kolaborasi membangun negara. Semoga ke depannya edukasi dan komunikasi bisa makin dipererat supaya semua pihak bisa jalan bareng dengan tujuan yang sama.
Menurut kamu, langkah apa yang paling urgent buat makin memperbaiki relasi ini di era digital sekarang?
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak naik
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak naik
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak naik level sekadar
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak sekadar
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:sekadar
