Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Siapkan Insentif Pajak, Jika Pasar Modal Lebih Transparan
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 7 months, 1 week ago by
Lia.
Menkeu Siapkan Insentif Pajak, Jika Pasar Modal Lebih Transparan
October 14, 2025 at 2:50 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pasar modal nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam dalam dialog bersama pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), ia memaparkan strategi kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan likuiditas pasar serta penguatan perlindungan bagi investor ritel. Menurutnya, menjaga kredibilitas pasar menjadi kunci penting untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi nasional.
“Yang penting adalah investor kecil harus terlindungi. Ini kan banyak Gen Z yang masuk ke pasar modal, itu yang perlu dilindungi,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Bursa Efek Indonesia yang dikutip dari Republika pada Minggu (12/10). Ia menilai bahwa meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar saham merupakan hal positif, namun harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat agar mereka tidak menjadi korban praktik curang.
Purbaya juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik manipulatif di pasar modal atau yang dikenal dengan istilah “goreng saham”. Ia mengungkapkan telah meminta BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, penertiban pelaku pasar yang tidak sehat sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor muda, yang kini mencapai sekitar 50 % dari total investor pasar modal.
Ia mengingatkan, jika praktik manipulatif dibiarkan, maka minat generasi muda untuk berinvestasi bisa menurun drastis. “Kalau itu tidak dibersihkan, sayang. Minat Gen Z atau kalangan muda yang berinvestasi di pasar modal sekarang bisa hilang karena 50 % anak-anak muda, kan. Kalau itu hilang, ya sudah, pasar modal kita tidak bisa berkembang lagi. Tapi kalau dirapikan, maka mereka akan berani masuk ke pasar saham karena mereka akan berpikir bahwa di sana fair game,” tegas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini.
Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Menkeu membuka peluang pemberian insentif fiskal apabila integritas pasar modal dapat ditingkatkan. Ia menyebut salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pengurangan beban pajak bagi pelaku pasar modal yang berkomitmen menjaga transparansi dan etika investasi. “Nanti kita lihat seperti apa, tapi saya bisa dukung itu kalau mereka bekerja lebih keras lagi untuk menjaga integritas pasar modal itu sendiri,” tutup Purbaya. (Rp)
-
Langkah pemerintah untuk memperkuat pasar modal memang patut diapresiasi, apalagi melihat antusiasme Gen Z yang kini mendominasi hampir 50% investor. Namun, perlindungan tanpa tindakan tegas terhadap pelaku “goreng saham” hanya akan menjadi wacana. Kepercayaan investor muda tidak cukup dijaga dengan edukasi, tetapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten dan transparan.
Jika integritas pasar benar-benar dibersihkan dan pengawasan diperketat, bukan hanya minat anak muda yang tumbuh, tetapi pasar modal Indonesia juga bisa naik kelas menjadi ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak lebih
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak lebih
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak jika lebih
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak lebih
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak transparan
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak lebih
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak lebih
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:insentif pajak jika lebih
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak jika
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak jika lebih
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:lebih
