Home / Topics / Finance & Tax / Purbaya Siapkan Kanal Aduan Langsung, Fokus Masalah Pajak Dan Kepabeanan Cukai
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 7 months ago by
Lia.
Purbaya Siapkan Kanal Aduan Langsung, Fokus Masalah Pajak Dan Kepabeanan Cukai
October 15, 2025 at 11:24 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kanal layanan pengaduan pajak dan bea cukai yang terhubung langsung ke nomor pribadi. Inisiatif ini diambil sebagai langkah cepat merespons keluhan para pengusaha yang mengaku terbebani oleh banyaknya tagihan di pelabuhan, yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional mereka.
“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan inspeksi mendadak di terminal peti kemas Tanjung Priok pada Senin (13/10). Ia menjelaskan, akan ada nomor WhatsApp yang disiapkan, masing-masing untuk pengaduan pajak serta pengaduan kepabeanan dan cukai. Purbaya menargetkan kanal layanan tersebut akan resmi diluncurkan dalam waktu dekat.
Purbaya juga melakukan inspeksi untuk mengecek pergerakan barang impor, khususnya pada jalur hijau kepabeanan. “Saya cuma cek saja, pengen tahu hijau itu hijau benar atau enggak. Jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah. Tapi tidak semuanya dicek. Jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang nyelundupin barang yang tidak harusnya lewat jalur hijau,” sambungnya kepada awak media.
Jalur hijau menjadi perhatian khusus Menkeu karena prosesnya tidak memerlukan pemeriksaan fisik. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar jalur tersebut tidak disalahgunakan untuk penyelundupan barang impor ilegal. Dalam sidak tersebut, Purbaya turut memeriksa salah satu kontainer berisi pakan ternak impor asal China sebanyak 650 kemasan berukuran 25 kilogram.
Sebelum kunjungannya meninjau kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Purbaya juga menghadiri kegiatan Jam Pimpinan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Auditorium Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang tidak efektif di lapangan, serta memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan kepabeanan dan cukai. (Rp)
-
Semoga inisiatif ini tidak berhenti di wacana, tapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Kalau kanal pengaduan ini efektif, bisa jadi model yang ditiru oleh kementerian lain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah 🙏🇮🇩
-
Saya juga setuju dengan penekanan beliau soal pengawasan jalur hijau. Pemeriksaan acak tapi terukur bisa menjaga kelancaran arus barang tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan. Balance antara efisiensi dan pengawasan tetap harus dijaga 💼🚢
-
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya masalah pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:langsung pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:langsung pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:masalah pajak
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
