Home / Topics / Finance & Tax / Purbaya Siapkan Kanal Aduan Langsung, Fokus Masalah Pajak Dan Kepabeanan Cukai
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 2 weeks ago by
Lia.
Purbaya Siapkan Kanal Aduan Langsung, Fokus Masalah Pajak Dan Kepabeanan Cukai
October 15, 2025 at 11:24 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kanal layanan pengaduan pajak dan bea cukai yang terhubung langsung ke nomor pribadi. Inisiatif ini diambil sebagai langkah cepat merespons keluhan para pengusaha yang mengaku terbebani oleh banyaknya tagihan di pelabuhan, yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional mereka.
“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan inspeksi mendadak di terminal peti kemas Tanjung Priok pada Senin (13/10). Ia menjelaskan, akan ada nomor WhatsApp yang disiapkan, masing-masing untuk pengaduan pajak serta pengaduan kepabeanan dan cukai. Purbaya menargetkan kanal layanan tersebut akan resmi diluncurkan dalam waktu dekat.
Purbaya juga melakukan inspeksi untuk mengecek pergerakan barang impor, khususnya pada jalur hijau kepabeanan. “Saya cuma cek saja, pengen tahu hijau itu hijau benar atau enggak. Jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah. Tapi tidak semuanya dicek. Jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang nyelundupin barang yang tidak harusnya lewat jalur hijau,” sambungnya kepada awak media.
Jalur hijau menjadi perhatian khusus Menkeu karena prosesnya tidak memerlukan pemeriksaan fisik. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar jalur tersebut tidak disalahgunakan untuk penyelundupan barang impor ilegal. Dalam sidak tersebut, Purbaya turut memeriksa salah satu kontainer berisi pakan ternak impor asal China sebanyak 650 kemasan berukuran 25 kilogram.
Sebelum kunjungannya meninjau kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Purbaya juga menghadiri kegiatan Jam Pimpinan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Auditorium Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang tidak efektif di lapangan, serta memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan kepabeanan dan cukai. (Rp)
-
Semoga inisiatif ini tidak berhenti di wacana, tapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Kalau kanal pengaduan ini efektif, bisa jadi model yang ditiru oleh kementerian lain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah 🙏🇮🇩
-
Saya juga setuju dengan penekanan beliau soal pengawasan jalur hijau. Pemeriksaan acak tapi terukur bisa menjaga kelancaran arus barang tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan. Balance antara efisiensi dan pengawasan tetap harus dijaga 💼🚢
-
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pajak
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:langsung pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:siapkan langsung pajak
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:kanal langsung pajak
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:aduan pajak
