Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta Untuk Meningkatkan Tax Ratio
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 1 week ago by
Lia.
Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta Untuk Meningkatkan Tax Ratio
October 29, 2025 at 10:50 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan sektor swasta menjadi kunci utama untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) tanpa perlu menaikkan tarif pajak. Menurutnya, dengan mendorong kembali aktivitas sektor riil yang digerakkan oleh pelaku swasta, Indonesia berpotensi meningkatkan tax ratio hingga 1 %.
Purbaya menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tax ratio Indonesia sempat berada di kisaran 11 % karena lebih didorong sektor swasta. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, angka tersebut menurun menjadi sekitar 10 – 10,5 %. Purbaya menilai pada masa Presiden Jokowi terjadi perubahan struktur ekonomi yang hanya mengandalkan pergerakan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor pemerintah, yang berakibat tidak maksimalnya tax ratio.
“Zaman Pak SBY itu private sector yang jalan. Jamannya Pak Jokowi itu BUMN dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio-nya bisa naik 0,5 % sampai 1 %,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom pada Selasa (28/10). Untuk itu Ia menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam memperluas basis pajak secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Purbaya memperkirakan bahwa peningkatan rasio pajak sebesar 0,5 % hingga 1 % dapat menambah penerimaan negara sebesar Rp 120 triliun hingga Rp 240 triliun per tahun. “Itu income tambahan saya itu Rp 120 triliun sampai Rp 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan di sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya,” jelas Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut. (Rp)
-
Menarik sekali pernyataan Pak Purbaya. Memang, jika sektor swasta kembali digerakkan, dampaknya bukan hanya pada peningkatan tax ratio, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi riil yang lebih sehat. Pemerintah seolah diberi sinyal bahwa keseimbangan antara peran BUMN dan swasta perlu dikembalikan.
-
Selain itu, peningkatan tax ratio seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan, tapi juga dari efektivitas penggunaan pajak. Kalau sektor swasta melihat bahwa pajak yang dibayar benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, dan dukungan kebijakan, mereka akan lebih percaya diri untuk tumbuh.
-
Namun, tantangannya adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku swasta mau ekspansi kembali. Regulasi yang stabil, kepastian hukum, serta kemudahan akses pembiayaan akan sangat menentukan. Tanpa itu, upaya “menghidupkan lagi” sektor swasta hanya jadi wacana bagus di atas kertas.
-
Jadi, mungkin kuncinya ada di mutual trust antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah membuka ruang partisipasi dan transparansi, sementara swasta menunjukkan komitmen untuk patuh pajak dan investasi jangka panjang. Kalau sinergi ini bisa dibangun, target kenaikan tax ratio 1% bukan hal mustahil.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:tax
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:peran tax
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu meningkatkan
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:tax
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:tax
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:tax
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu tax
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:dorong peran meningkatkan
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:dorong meningkatkan
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:meningkatkan
