Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta Untuk Meningkatkan Tax Ratio
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 6 months, 3 weeks ago by
Lia.
Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta Untuk Meningkatkan Tax Ratio
October 29, 2025 at 10:50 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan sektor swasta menjadi kunci utama untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) tanpa perlu menaikkan tarif pajak. Menurutnya, dengan mendorong kembali aktivitas sektor riil yang digerakkan oleh pelaku swasta, Indonesia berpotensi meningkatkan tax ratio hingga 1 %.
Purbaya menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tax ratio Indonesia sempat berada di kisaran 11 % karena lebih didorong sektor swasta. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, angka tersebut menurun menjadi sekitar 10 – 10,5 %. Purbaya menilai pada masa Presiden Jokowi terjadi perubahan struktur ekonomi yang hanya mengandalkan pergerakan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor pemerintah, yang berakibat tidak maksimalnya tax ratio.
“Zaman Pak SBY itu private sector yang jalan. Jamannya Pak Jokowi itu BUMN dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio-nya bisa naik 0,5 % sampai 1 %,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom pada Selasa (28/10). Untuk itu Ia menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam memperluas basis pajak secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Purbaya memperkirakan bahwa peningkatan rasio pajak sebesar 0,5 % hingga 1 % dapat menambah penerimaan negara sebesar Rp 120 triliun hingga Rp 240 triliun per tahun. “Itu income tambahan saya itu Rp 120 triliun sampai Rp 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan di sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya,” jelas Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut. (Rp)
-
Menarik sekali pernyataan Pak Purbaya. Memang, jika sektor swasta kembali digerakkan, dampaknya bukan hanya pada peningkatan tax ratio, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi riil yang lebih sehat. Pemerintah seolah diberi sinyal bahwa keseimbangan antara peran BUMN dan swasta perlu dikembalikan.
-
Selain itu, peningkatan tax ratio seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan, tapi juga dari efektivitas penggunaan pajak. Kalau sektor swasta melihat bahwa pajak yang dibayar benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, dan dukungan kebijakan, mereka akan lebih percaya diri untuk tumbuh.
-
Namun, tantangannya adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku swasta mau ekspansi kembali. Regulasi yang stabil, kepastian hukum, serta kemudahan akses pembiayaan akan sangat menentukan. Tanpa itu, upaya “menghidupkan lagi” sektor swasta hanya jadi wacana bagus di atas kertas.
-
Jadi, mungkin kuncinya ada di mutual trust antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah membuka ruang partisipasi dan transparansi, sementara swasta menunjukkan komitmen untuk patuh pajak dan investasi jangka panjang. Kalau sinergi ini bisa dibangun, target kenaikan tax ratio 1% bukan hal mustahil.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:peran
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu tax
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu purbaya
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:dorong
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu purbaya meningkatkan
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:tax
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:dorong
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:tax
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:peran meningkatkan tax
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:dorong tax ratio
