Home / Topics / Finance & Tax / Satgas PKH Bertindak! Pemerintah Tegas Benahi Sektor Sawit Dari Hulu Ke Hilir
- This topic has 8 replies, 6 voices, and was last updated 3 weeks, 1 day ago by
Ulan Safitri.
Satgas PKH Bertindak! Pemerintah Tegas Benahi Sektor Sawit Dari Hulu Ke Hilir
November 10, 2025 at 9:30 am-
-
Up::0(Jakarta) Pemerintah terus memperkuat tata kelola sektor sawit nasional melalui pembentukan Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit (Satgas PKH). Satgas ini berfokus membenahi sektor hulu dengan menertibkan perizinan, penguasaan lahan, serta menyatukan data yang beririsan dengan kawasan hutan. Di sisi hilir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Satgas Khusus Polri turut menegakkan hukum melalui pengawasan ekspor agar praktik yang merugikan penerimaan negara dapat dicegah.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pentingnya kerja sama lintas lembaga ini untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara. βKita meyakini bahwa tentu ada indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, dan apabila kita lakukan pendalaman, kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pajak,β ujarnya. Ia menambahkan, tim gabungan akan terus memperkuat pengawasan, pendisiplinan, dan penegakan hukum di lapangan.Pemerintah juga akan menelusuri kemungkinan adanya praktik ekspor serupa serta mengidentifikasi berbagai modus baru yang digunakan untuk menghindari pungutan bea keluar dan ketentuan larangan terbatas (lartas). Langkah ini menjadi bukti komitmen Kementerian Keuangan dan Satgassus Polri dalam menjaga integritas tata kelola ekspor, meningkatkan penerimaan negara, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional.Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton, terdiri atas 48,16 juta ton crude palm oil (CPO) dan 4,59 juta ton crude palm kernel oil (CPKO). Produksi tersebut mencakup sekitar 59,26 % dari total produksi global. Dari sisi penerimaan, sektor ini menyumbang Rp 4,65 triliun dari bea keluar serta menghasilkan devisa sebesar Rp 84,7 triliun.Untuk menjaga potensi besar tersebut, pemerintah memperkuat regulasi ekspor melalui Permendag Nomor 26 Tahun 2024 yang diubah dengan Permendag Nomor 2 Tahun 2025, serta Permenperin Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur 122 jenis produk turunan sawit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk kecurangan. βKami ingin industri sawit menjadi sektor yang berkeadilan dan akuntabel,β ujarnya. (Rp)
-
Langkah pemerintah melalui Satgas PKH ini sangat strategis. Penertiban di sektor hulu sawit memang krusial karena banyak persoalan muncul dari tumpang tindih izin dan penguasaan lahan. Kalau datanya sudah tunggal dan akurat, pengawasan ke hilir akan jauh lebih efektif
-
-
Sektor sawit adalah salah satu penopang utama devisa negara, jadi sudah sepantasnya tata kelolanya diperkuat. Regulasi baru seperti Permendag 2/2025 dan Permenperin 32/2024 juga menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga integritas rantai pasok industri ini.
-
Semoga pembenahan ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tapi juga memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri yang taat aturan. Industri sawit yang transparan dan berkeadilan akan membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petan
-
so helpful!
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
8 replies
115 views
April 22, 2026 at 4:02 pmangkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan satu hal: sektor sawit tidak lagi dibiarkan berjalan βapa adanyaβ, tapi mulai ditata secara sistematis dari hulu sampai hilir.
-
π
-
produsen sawit terbesar dunia, 59% katanya. Wah, berarti kalau saya goreng tempe pakai minyak sawit, itu kontribusi langsung ke ekonomi global dong
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahβ¦22 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:pemerintah
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiβ¦13 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:pemerintah
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasiβ¦6 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:pemerintah
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)β¦6 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:pemerintah hulu
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoβ¦8 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:pemerintah sektor
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganβ¦15 Apr 2026 β’ Finance & TaxTerkait:pemerintah hulu
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraβ¦3 May 2026 β’ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahβ¦7 May 2026 β’ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pemerintah
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraβ¦21 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:pemerintah hulu
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalamβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:pemerintah hulu
-
Bea Keluar Batu Bara 5%β11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%β11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut sayaβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:pemerintah sektor hilir
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasiβ¦14 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:pemerintah hulu
