Home / Topics / Finance & Tax / Realisasi Pendapatan Meningkat, Pemerintah Jaga Efektivitas Defisit APBN
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 7 months ago by
Lia.
Realisasi Pendapatan Meningkat, Pemerintah Jaga Efektivitas Defisit APBN
November 24, 2025 at 6:24 am-
-
Up::0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 479,7 triliun atau setara 2,02 % terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Oktober 2025. Realisasi ini meningkat dibandingkan posisi defisit bulan sebelumnya yang tercatat Rp 371,5 triliun atau 1,56 % dari PDB per 30 September 2025.
Purbaya menegaskan bahwa besaran defisit tersebut masih berada jauh dibawah batas yang ditetapkan dalam APBN 2025, yakni 2,78 %. Menurutnya, capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga efektivitas pengelolaan fiskal. “Ini mencerminkan komitmen defisit yang kuat untuk menjaga APBN yang efektif,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis (20/11).
Di sisi pendapatan negara, realisasi hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 % dari outlook yang ditetapkan. Angka tersebut meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 1.863 triliun. Peningkatan pendapatan didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.708 triliun atau 71,6 % dari outlook, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus Rp 402,4 triliun atau 84,3 %.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp 2.593 triliun atau 73,5 % dari target. Purbaya menjelaskan bahwa tingginya belanja didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas yang terus dipercepat menjelang akhir tahun.
Adapun belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 1.879,9 triliun atau 70,6 % dari outlook, sementara transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp 713,4 triliun atau 82,6 %. Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memperketat pemantauan, baik pada belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, untuk menjaga kualitas belanja dan kesinambungan fiskal
-
-
-
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:realisasi meningkat pemerintah apbn
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:meningkat
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:meningkat pemerintah
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:meningkat pemerintah
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:realisasi meningkat pemerintah
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:realisasi pemerintah apbn
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah jaga
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah jaga
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:realisasi meningkat pemerintah
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:meningkat pemerintah jaga
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah
