Home / Topics / Finance & Tax / Akselerasi Pendapatan Negara Dorong APBN April 2025 Surplus Rp 4,3 Triliun
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 1 year, 1 month ago by
Lia.
Akselerasi Pendapatan Negara Dorong APBN April 2025 Surplus Rp 4,3 Triliun
May 30, 2025 at 10:17 am-
-
Up::0
(Jakarta) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pencapaian ini didorong oleh akselerasi pendapatan negara, terutama dari sektor pajak dan kepabeanan yang mengalami pertumbuhan signifikan, bahkan melebihi realisasi belanja negara.
Per 30 April 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 810,5 triliun atau 27 % dari target APBN tahun ini. Sementara itu, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 806,2 triliun atau setara 22,3 % dari pagu anggaran. Surplus anggaran tersebut setara dengan 0,02 % dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Rincian pendapatan negara berasal dari beberapa sektor utama, yakni penerimaan pajak sebesar Rp 557,1 triliun, penerimaan dari bea cukai sebesar Rp 100 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp 153,3 triliun. Akselerasi penerimaan ini dinilai cukup menggembirakan dan menjadi sinyal positif bagi kestabilan fiskal Indonesia. “Di sini terlihat bahwa sudah terjadi akselerasi dari Pendapatan Negara terutama untuk pajak bea cukai mengikuti ritme yang cukup baik,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip pada Senin (26/05).
Di sisi belanja, pemerintah telah mengalokasikan Rp 806,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun. Jika dibandingkan dengan total pagu belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun, maka realisasi belanja masih berada pada kisaran 20-22 %.
Sri Mulyani menambahkan bahwa surplus pada April ini menjadi pembalikan tren dibandingkan tiga bulan pertama tahun 2025 yang mencatat defisit. Saat itu, penerimaan pajak sempat tertekan akibat restitusi dan penyesuaian tarif efektif. Kini, akselerasi pendapatan mulai mendahului kecepatan belanja negara, menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat.
-
Kinerja APBN hingga akhir April 2025 menunjukkan tren positif dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun, yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang solid. Peningkatan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak dan bea cukai, menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Dengan pendapatan mencapai 27% dari target tahunan, sementara belanja masih di angka 22,3%, pemerintah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat. Hal ini menjadi pembalikan arah dari defisit yang terjadi pada kuartal sebelumnya dan menunjukkan bahwa strategi pemulihan pendapatan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.
Dengan kinerja positif ini, pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan dan menggunakan ruang fiskal yang tersedia untuk mendukung program prioritas nasional secara berkelanjutan -
Setuju, Lia. Surplus ini memang jadi indikator awal yang menggembirakan — apalagi setelah kuartal sebelumnya sempat defisit akibat tekanan restitusi dan penyesuaian tarif.
Tapi menurutku, kunci selanjutnya adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan momentum ini secara strategis. Karena surplus di awal tahun belum tentu menjamin keseimbangan akhir tahun, terutama jika belanja belum optimal diserap. Banyak belanja modal dan program prioritas biasanya baru ngegas di semester kedua.
Kita juga perlu melihat kualitas dari belanja yang akan menyusul. Apakah betul-betul mendukung pertumbuhan jangka panjang, atau justru hanya terserap lewat belanja rutin yang kurang produktif?
Dari sisi penerimaan, capaian 27% memang impresif, tapi sustainability-nya juga penting. Apakah kenaikan ini ditopang oleh basis ekonomi yang makin kuat atau lebih karena intensifikasi jangka pendek?
Kalau momentum fiskal ini bisa dikawal dengan transparansi dan akuntabilitas, saya optimis APBN 2025 bisa jadi fondasi yang kuat menuju transisi ekonomi pasca-pandemi dan menuju Indonesia Emas 2045.
-
🔥 Insight-nya tajam banget, Albert! Setuju soal pentingnya kualitas belanja, bukan cuma besarannya. Kadang angka serapan tinggi nggak selalu sebanding dengan dampak nyatanya ke masyarakat.
Dan soal sustainability penerimaan pajak, itu juga jadi PR besar-nya jangan sampai kenaikan sekarang cuma efek sementara dari insentif atau pengetatan sesaat.
Semoga belanja semester dua nanti bisa benar-benar tepat sasaran dan mendukung transformasi struktural jangka panjang. Biar APBN bukan cuma sehat di atas kertas, tapi juga berdampak ke akar. 🌱
Kalau kamu lihat dari sektor-sektor yang dominan nyumbang penerimaan saat ini, menurutmu mana yang paling rawan fluktuasi dalam jangka pendek?
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pendapatan
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:2025 triliun
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:negara 2025
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:2025
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:negara 2025
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:2025 triliun
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:negara apbn triliun
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:dorong
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:dorong
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:negara triliun
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:negara 2025 triliun
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:negara apbn april 2025 triliun
