Home / Topics / Finance & Tax / Bank Dunia Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di 2025
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 1 year, 1 month ago by
Lia.
Bank Dunia Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di 2025
June 15, 2025 at 6:32 pm-
-
Up::1
(Jakarta) Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025 tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 % untuk tahun 2025, dan diperkirakan meningkat menuju 5 % pada 2027. Meski demikian, angka ini turun 0,4 % dibandingkan proyeksi GEP Januari 2025 yang sebesar 5,1 %.
Dikutip dari Bisnis.com, dalam laporan terakhir Bank Dunia, disebutkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan global, menurunnya kepercayaan bisnis, serta lemahnya permintaan dari negara-negara maju dan China, menjadi faktor yang menghambat ekspor dan investasi swasta di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Kondisi ini diperkirakan akan menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan.
Kendati demikian, sejumlah negara termasuk Indonesia masih akan mendapatkan dorongan dari kebijakan fiskal seperti pengeluaran sosial dan investasi publik. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa peningkatan hambatan perdagangan global yang sulit diprediksi dapat menekan pertumbuhan secara makroekonomi.
Selain Indonesia, Bank Dunia juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Thailand dari 2,5 % menjadi 1,8 % pada 2025. Sementara China diperkirakan hanya tumbuh 4,5 % setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan 5 %. Bahkan, China diprediksi terus melambat hingga mencapai 3,9 % pada 2027.
Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi setelah Vietnam yang mencapai 5,8 % dan Filipina sebesar 5,3 % pada 2025. Sementara itu, sebagian besar negara ASEAN lainnya mencatatkan proyeksi pertumbuhan di bawah 4 %, dengan Myanmar diprediksi mengalami kontraksi sebesar -2,5 %. Bank Dunia juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,3 % akibat meningkatnya ketidakpastian dan kebijakan tarif impor AS.
-
Angka boleh naik turun, tapi yang penting gimana dampaknya ke kita-kita di bawah ini. Harga sembako, lapangan kerja, dan daya beli itu yang paling terasa sehari-hari. Pertumbuhannya bagus, tapi semoga bukan cuma dinikmati oleh segelintir orang. Yang kecil juga harus ikut naik dong.
-
Setuju banget, Lia! Angka-angka proyeksi itu memang penting, tapi yang lebih utama memang bagaimana dampaknya terasa oleh masyarakat luas. Kadang pertumbuhan ekonomi terlihat oke secara makro, tapi kalau belum merata, banyak yang masih kesulitan.
Menurut kamu, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi ini benar-benar dirasakan oleh semua kalangan? Apakah dari kebijakan pemerintah, peran swasta, atau mungkin gerakan masyarakat?
-
Bener banget Albert bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu harus inklusif, bukan sekadar angka di laporan. Buat saya, langkah konkretnya perlu kombinasi:
✅ Dari pemerintah: subsidi tepat sasaran dan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal. Sektor pertanian dan UMKM juga jangan dilupakan, karena di situlah mayoritas masyarakat menggantungkan hidup.
✅ Dari swasta: lebih banyak skema kemitraan yang berpihak ke pelaku usaha kecil. Misalnya, akses rantai pasok atau pelatihan gratis untuk naik kelas.
✅ Dan dari masyarakat: dorong konsumsi produk lokal dan gerakan kolaboratif di komunitas. Kadang perubahan besar dimulai dari aksi kecil yang konsisten.
Gimana menurut teman-teman? Ada contoh daerah atau inisiatif yang menurut kalian berhasil bikin pertumbuhan ekonomi terasa lebih adil?
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:dunia
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:ekonomi
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:2025
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:2025
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:2025
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:2025
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:bank 2025
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pertahankan pertumbuhan ekonomi
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pertumbuhan indonesia
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pertumbuhan ekonomi indonesia
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:ekonomi
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:ekonomi 2025
