[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

1

::

(Bandar Seri Begawan) Bea Cukai turut berpartisipasi dalam Pertemuan Direktur Jenderal Bea Cukai se-ASEAN ke-34 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan tahunan ini dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Ketua Bea Cukai ASEAN periode 2025–2026, dan bertujuan untuk memperkuat kerja sama kepabeanan dalam mendukung integrasi ekonomi kawasan serta merespons tantangan global yang terus berkembang.

Forum ini menjadi wadah penting bagi otoritas kepabeanan ASEAN untuk berdiskusi dengan Mitra Dialog dan Organisasi Bisnis. Dalam kesempatan tersebut, turut dievaluasi capaian Program Kerja Bea Cukai ASEAN 2021–2025, termasuk keberhasilan implementasi ASEAN Single Window, pertukaran dokumen kepabeanan (ACDD), harmonisasi tarif (AHTN), dan penguatan sistem monitoring seperti ACTS Dashboard dan ACDD System.

“Kehadiran Bea Cukai untuk mewakili Indonesia dalam forum Direktur Jenderal di ASEAN tersebut menunjukkan peran aktif dan posisi strategis Bea Cukai dalam hubungan internasional, serta sebagai upaya penyelarasan kebijakan nasional dengan agenda integrasi ekonomi ASEAN,” ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo yang dikutip pada Senin (23/06).

Pertemuan ke-34 ini juga menjadi momen penting dalam menetapkan Strategic Plan on Customs Development (SPCD) 2026–2030. Rencana ini akan menjadi pedoman utama dalam melanjutkan agenda integrasi dan modernisasi kepabeanan ASEAN. Fokus bahasan meliputi kerja sama strategis, pengawasan lintas negara, serta peningkatan kualitas tata kelola kepabeanan.

Indonesia, melalui Bea Cukai, tidak hanya hadir sebagai peserta tetapi juga menyampaikan sejumlah poin strategis. Di antaranya adalah dukungan terhadap peningkatan sistem ASEAN Single Window, komitmen melawan perdagangan ilegal, penguatan kompetensi kelembagaan, dan pembangunan kapasitas kepabeanan negara-negara anggota baru seperti Timor Leste. Selain itu, Indonesia selaku Chair of CCBWG juga menyampaikan usulan pembaruan program pelatihan dan panduan reformasi kepabeanan.

[LiaParticipant Rookie]

Keren! Keikutsertaan Bea Cukai Indonesia di forum Direktur Jenderal se-ASEAN ini nunjukin banget kalau kita nggak cuma ikut-ikutan, tapi juga aktif ngasih arah. Apalagi Indonesia sampai menyampaikan usulan strategis dan jadi Chair of CCBWG itu artinya kita dipercaya dan punya pengaruh kuat di kawasan.

Bea Cukai juga nggak cuma fokus urusan dalam negeri, tapi benar-benar ikut dalam pembahasan besar kayak integrasi sistem, lawan perdagangan ilegal, sampai bantu pengembangan negara anggota baru kayak Timor Leste. Ini penting banget buat jaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN.

Dan yang menarik, forum ini bukan cuma formalitas tahunan, tapi betul-betul jadi ajang evaluasi dan penyusunan arah ke depan—kayak penyusunan SPCD 2026–2030 tadi. Jadi kita bisa bilang, Indonesia benar-benar ikut ‘main peran’, bukan cuma ‘hadir dan diam’. 👏

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Insight-nya Mbak Lia seperti biasa, jitu banget! 🙌 Saya juga setuju, penurunan Mei ini kelihatan wajar kalau dilihat dari pola musiman, apalagi ada faktor teknis kayak pergeseran waktu pembayaran dividen tadi. Ini nunjukin pentingnya baca data dengan kacamata kontekstual, bukan cuma lihat naik-turun angka mentah.

Poin tentang kontribusi sektor-sektor strategis juga menarik. Perbankan dan kelapa sawit misalnya, masih jadi tulang punggung, tapi rasanya kita tetap perlu dorong diversifikasi sumber penerimaan ya—biar APBN kita nggak terlalu tergantung pada sektor tertentu, terutama yang sensitif terhadap harga global.

Pertanyaan untuk diskusi:

Kalau melihat tren penerimaan pajak dan tantangan global yang terus berubah, langkah konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah buat jaga momentum pertumbuhan penerimaan ini sambil tetap kasih ruang napas buat dunia usaha?

[LiaParticipant Rookie]

Thanks, Albert! 🙏 Bener banget, konteks itu kunci. Kadang angka kelihatan “serem”, padahal kalau ditarik mundur dan dilihat polanya, justru masih on track.

Soal pertanyaan Albert tentang menjaga momentum penerimaan tapi tetap kasih ruang buat dunia usaha—menurutku pendekatannya harus kombinasi antara kepastian kebijakan dan adaptasi fiskal yang responsif.

Misalnya:

Penyederhanaan administrasi pajak—Banyak pelaku usaha yang mau patuh, tapi sistemnya masih dianggap rumit. Jadi makin mudah dan digital, makin tinggi compliance-nya.

Insentif fiskal yang tepat sasaran, bukan cuma potong pajak, tapi juga dorong investasi di sektor produktif (kayak hilirisasi, green energy, dll).

Pendalaman basis pajak, bukan cuma ngejar-ngejar yang udah loyal, tapi masuk ke sektor informal yang potensial—tentu dengan pendekatan edukatif dan bertahap.

Intinya, kebijakan harus punya napas panjang, tapi juga telinga yang peka sama dinamika usaha di lapangan. Pemerintah udah di jalur yang bener kok, tinggal jaga momentum dan konsistensi. 💪

Siap diskusi lebih lanjut kalau ada insight dari teman-teman lain juga! 🔍😊

[LiaParticipant Rookie]

Sangat menarik melihat bagaimana Bea Cukai RI tidak hanya “ikut serta” tapi juga menjadi pemain kunci di level regional, terutama lewat peran sebagai Chair of CCBWG dan usulan strategis dalam SPCD 2026–2030.

Fokus pada penguatan sistem seperti ASEAN Single Window, ACTS Dashboard, dan ACDD System sangat tepat di tengah tuntutan digitalisasi dan transparansi arus barang lintas negara. Apalagi di masa pasca-pandemi dan ketegangan global seperti sekarang, kolaborasi lintas negara jadi sangat krusial.

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Terima kasih insightnya, Lia! Saya setuju sekali, peran aktif Bea Cukai Indonesia di ASEAN memang menunjukkan posisi strategis kita dalam integrasi ekonomi regional. Apalagi dengan tantangan global yang makin kompleks, digitalisasi dan harmonisasi sistem seperti ASEAN Single Window sangat penting untuk mempercepat arus perdagangan sekaligus meningkatkan pengawasan.

Saya penasaran nih, menurut teman-teman lain:

👉 Dengan fokus penguatan teknologi dan sistem digital kepabeanan, kira-kira tantangan terbesar apa yang bisa muncul dalam implementasi di negara-negara ASEAN, terutama bagi anggota baru seperti Timor Leste? Bagaimana sebaiknya kita mengantisipasi agar integrasi ini bisa berjalan lancar dan merata?

Diskusi soal ini penting agar kita tidak hanya maju sebagai negara, tapi juga mendukung kemajuan kawasan secara keseluruhan.