Home / Topics / Finance & Tax / Bea Cukai Perkuat Sinergi Lintas Lembaga Di Berbagai Daerah
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 1 week ago by
Lia.
Bea Cukai Perkuat Sinergi Lintas Lembaga Di Berbagai Daerah
October 31, 2025 at 10:45 am-
-
Up::0
(Jakarta) Sebagai bentuk nyata pelaksanaan tugas dan fungsi, unit-unit vertikal Bea Cukai di berbagai daerah terus memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah serta mitra kerja strategis. Sepanjang Oktober 2025, sejumlah kegiatan kolaboratif digelar untuk menjaga keamanan, kelancaran arus barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi kunci penting bagi terciptanya sistem pelayanan dan pengawasan yang efektif. “Sinergi ini menjadi fondasi agar Bea Cukai dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal, baik sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, maupun industrial assistance,” ujarnya.
Di Surabaya, Kantor Bea Cukai Tanjung Perak menyelenggarakan kegiatan Training Retraining bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang membahas ancaman narkotika serta peran Bea Cukai dalam mencegah peredaran narkoba dari luar negeri. Materi yang disampaikan mencakup informasi mengenai New Psychoactive Substances (NPS), kasus narkoba terbaru, serta modus operandi jaringan peredaran gelap.
Sinergi juga terjalin di Badung, saat Bea Cukai Ngurah Rai menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran sebuah Perusahaan. Pertemuan bertujuan mempererat koordinasi dalam mendukung kelancaran pelayanan dan pengawasan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Di hari berbeda, Kantor Bea Cukai Tanjung Priok juga menggelar rapat koordinasi dengan BAPETEN, BRIN, LNSW, dan sejumlah instansi lain untuk membahas penanganan barang impor-ekspor yang terdeteksi paparan radioaktif.
Sementara itu, Kantor Bea Cukai Lhokseumawe menerima kunjungan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Lhokseumawe, Kolonel Marinir Bondan Wahyu Adi. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pengawasan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Aceh. Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi, menegaskan bahwa sinergi dengan TNI AL akan memastikan pengawasan laut berjalan efektif dan mendukung pelayanan kepabeanan.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Bea Cukai menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Budi Prasetiyo menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan dan fasilitasi perdagangan tidak dapat dicapai secara tunggal. “Kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan merupakan fondasi bagi terciptanya sistem kepabeanan yang tangguh, transparan, dan kompetitif di tingkat global,” pungkasnya. (Rp)
-
-
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:berbagai
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:berbagai
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:berbagai
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:berbagai
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:berbagai
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:perkuat
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:perkuat sinergi lembaga berbagai
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:perkuat berbagai
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:perkuat lembaga
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perkuat lintas lembaga
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:lintas
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:bea lintas
