Home / Topics / Finance & Tax / Cara Mengatasi Notifikasi “ID Tempat Usaha Tidak Ditemukan” saat Impor BukPot
- This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 8 months, 2 weeks ago by
Amilia Desi Marthasari.
Cara Mengatasi Notifikasi “ID Tempat Usaha Tidak Ditemukan” saat Impor BukPot
March 10, 2025 at 9:57 am-
-
Up::0
Saat melakukan impor Bukti Potong (Bupot) di aplikasi e-Bupot Coretax, mungkin muncul notifikasi “ID Tempat Usaha tidak ditemukan”, meskipun user yang digunakan sudah memiliki role akses drafter bupot. Hal ini biasanya disebabkan karena user tersebut belum terdaftar sebagai PIC Tempat Kegiatan Usaha (TKU) terkait.
✅ Langkah-Langkah Penyelesaian
1️⃣ Pastikan User Terdaftar di TKU
User yang login harus didaftarkan sebagai PIC TKU terlebih dahulu agar dapat melakukan transaksi di TKU tersebut.
2️⃣ Cara Menambahkan PIC TKU di Coretax:Login menggunakan akun PIC Pusat di aplikasi Coretax WP Badan Pusat.
Pilih menu Portal Saya → Profil Saya.
Klik Informasi Umum di sisi kiri, lalu klik tombol Edit di pojok kanan atas.
Scroll ke bawah, pilih Sub Menu Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit.
Pilih TKU yang ingin ditambahkan PIC, lalu klik ikon pensil (Edit).
Pada kolom PIC TKU, masukkan NIK Pengurus/drafter.
Tekan Enter atau klik di area kosong hingga NIK muncul otomatis.
Klik Simpan.
3️⃣ Validasi DataSetelah data berhasil disimpan, sistem akan menerbitkan Surat Perubahan Data.
Jika sudah muncul, artinya user tersebut sudah terdaftar sebagai PIC di TKU tersebut.
4️⃣ Pemberian Role TambahanPIC Pusat bisa memberikan role khusus kepada user melalui menu Wakil/Kuasa Saya.
Untuk Bupot, role Pengurus/PIC TKU hanya berlaku untuk NITKU terkait, tidak bisa digunakan di TKU lain.
🔑 Tips TambahanJika notifikasi masih muncul setelah melakukan langkah-langkah di atas, coba logout dan login kembali untuk memperbarui akses.
Periksa kembali apakah NIK yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan data di sistem.
Dengan memastikan user terdaftar sebagai PIC TKU dan memiliki role yang sesuai, proses impor Bukti Potong di e-Bupot akan berjalan lancar tanpa kendala.Semoga informasi ini bermanfaat!
-
Kalau di saya muncul Notifikasi “ID Tempat Usaha Tidak Ditemukan” ternyata karena NITKU pada Talenta yang ada di Company Settings > Tax Info belum diisi.
Awalnya saya cek pada XML sebelumnya <IDPlaceOfBusinessActivity> kosong sehingga muncul error tersebut.
Semoga membantu 😁
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
2 replies
653 views
October 9, 2025 at 10:34 amDengan memastikan user sudah terdaftar sebagai PIC TKU dan memiliki role akses yang benar, proses impor Bukti Potong (Bupot) di e-Bupot Coretax akan berjalan lebih lancar tanpa kendala.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:cara
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:cara usaha
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:cara tempat usaha
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:cara saat
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:usaha
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:saat
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:cara usaha
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:usaha saat
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:cara saat
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:cara usaha
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:cara saat
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:cara tempat saat