[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Sebuah langkah krusial terkait tata kelola perpajakan kembali diumumkan oleh otoritas fiskal per 15 Juli 2026. DJP menegaskan bahwa mulai bulan ini, seluruh proses pembuatan Kertas Kerja Pengawasan (KKP), penagihan, penegakan hukum, hingga proses keberatan dan banding akan dimigrasikan secara bertahap dan wajib dikerjakan langsung di dalam platform Coretax System.

Bagi kita yang bergerak di bidang Finance, Accounting, and Tax (FAT), perubahan ini bukan sekadar digitalisasi administrasi internal DJP, melainkan pergeseran total peta tata kelola risiko (governance) perpajakan nasional.

Ada 3 poin taktis yang wajib kita cermati dan siapkan langkah mitigasinya:

1. Tertutupnya Celah Perangkat Pribadi & Penguatan Governance

Pernyataan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pola lama di mana kertas kerja bisa dibawa di perangkat pribadi luar sistem (seperti laptop atau gawai pribadi petugas) kini dihapus. Petugas pajak wajib login ke Coretax untuk memproses administrasi perpajakan kita. Dari kacamata FAT, ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Jejak audit (audit trail) dari pemeriksaan kita tercatat secara digital. Namun di sisi lain, ini berarti tidak ada lagi kompromi waktu; semua proses kepatuhan berjalan sesuai timeline ketat sistem.

2. Deteksi Otomatis Lewat Flagging dan Compliance Risk Management (CRM)

Dengan Coretax yang memegang kendali penuh atas kertas kerja pengawasan, DJP kini mengandalkan metode flagging (penandaan) otomatis dan engine CRM yang jauh lebih presisi. Sistem dapat langsung mendeteksi ketidakpatuhan secara real-time. Jika laporan SPT Badan atau PPN kita menunjukkan anomali, sistem akan langsung memberikan tanda merah. Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggenjot penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak melainkan lewat perluasan basis data shadow economy kini terakomodasi penuh oleh infrastruktur ini.

3. Rekor Tax Buoyancy dan Tantangan Restitusi di Lapangan

Menariknya, di tengah pengawasan ketat ini, tax buoyancy Indonesia mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 2,25—ditopang pertumbuhan PPh Badan (naik 28%) dan PPN (naik 42%). Angka ini menunjukkan bahwa mesin penerimaan sangat kencang. Namun, dunia usaha yang diwakili Apindo memberikan catatan kritis: waktu pencairan restitusi masih memakan waktu 6 hingga 12 bulan. Ini menjadi tantangan besar bagi manajemen cash flow perusahaan. Apakah integrasi kertas kerja ke Coretax ini nantinya bisa mempercepat proses restitusi yang menjadi hak wajib pajak?

Rekomendasi Diskusi Forum:

Dengan terikatnya seluruh kertas kerja pengawasan hingga banding ke dalam Coretax, ruang gerak sengketa perpajakan menjadi sangat terukur.

1. Bagaimana rekan-rekan FAT melihat dampak migrasi kertas kerja keberatan/banding ke Coretax terhadap transparansi penanganan kasus sengketa pajak yang sedang berjalan?

2. Apakah dengan engine CRM Coretax yang semakin andal, jumlah penerbitan SP2DK di perusahaan rekan-rekan menjadi lebih selektif atau justru semakin masif di pertengahan tahun 2026 ini?

Yuk, mari kita tuangkan analisis, sudut pandang, dan pengalaman rekan-rekan di kolom komentar!