[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Melanjutkan eskalasi berita terkait implementasi PMK 37/2025 yang akan berlaku efektif per 1 Agustus 2026, rilis terbaru dari DDTCNews sore ini (6/7/2026) membawa kita pada aspek yang sangat teknis dan taktis di lapangan: Tata cara pengiriman Surat Pernyataan Bebas Pungut (Omzet di bawah Rp500 Juta) sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme internal masing-masing marketplace.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (8) PMK 37/2025, pemerintah memberikan mandat kepada Pihak Lain (penyedia marketplace) untuk menentukan sendiri metode submission informasi tersebut. Sebagai contoh konkret, Shopee sudah mencuri start dengan merilis pengumuman resmi dan membuka jalur upload melalui tiga opsi (Seller Centre Web, Aplikasi Seller Centre, dan Aplikasi Utama Shopee) dengan tenggat waktu maksimal 1 Agustus 2026.

Sebagai praktisi FAT (Finance, Accounting, and Tax), ketentuan ini menuntut kita untuk melihat melampaui sekadar format baku dokumen lampiran regulasi. Ada beberapa titik kritis yang wajib kita mitigasi segera:

1. Tantangan Operasional Multichannel Seller (Fragmentasi Prosedur)

Meskipun idEA kemarin menyatakan bahwa DJP memperbolehkan satu surat pernyataan fisik digunakan bersama, tata cara unggah dan validasinya akan berbeda di setiap platform. Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Shopee dipastikan memiliki UI/UX dan alur birokrasi sistem yang berbeda. Bagi perusahaan ritel atau UMKM berskala menengah yang mengelola puluhan akun toko di berbagai marketplace, proses administrasi ini bisa memicu kejutan operasional (operational bottleneck) jika tidak dieksekusi dengan manajemen dokumentasi yang rapi sebelum deadline.

2. Validasi Sistem Backend Marketplace vs Coretax

Ketika seller mengunggah dokumen tersebut, sistem marketplace akan melakukan flagging status akun menjadi “Bebas Pungut PPh 22”. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai praktisi adalah: seberapa cepat integrasi API antara dashboard internal e-commerce tersebut dengan basis data Coretax DJP dalam melakukan verifikasi? Jika ada keterlambatan sistem (system lag) dalam pemrosesan dokumen yang diunggah mendekati tanggal 1 Agustus, risiko seller terpotong PPh 22 secara otomatis sebesar 0,5% pada transaksi awal Agustus akan sangat tinggi. Proses restitusi atau pemindahbukan (Pbk) atas salah potong ini tentu akan memakan energi tersendiri.

3. Klausul Lepas Tanggung Jawab (Indemnity Clause) dari Marketplace

Perhatikan baik-baik pernyataan Shopee dalam pengumuman tersebut: Kebenaran informasi menjadi tanggung jawab penuh seller. Ini adalah sinyal tegas bahwa marketplace hanya bertindak sebagai agen pemungut administratif. Mereka tidak akan melakukan audit apakah omzet riil Anda benar-benar di bawah Rp500 juta atau tidak. Jika di kemudian hari DJP melakukan cross-check database unifikasi dan menemukan data palsu, marketplace bersih dari tanggung jawab hukum, dan seluruh beban sanksi administrasi plus bunga perpajakan akan langsung ditimpakan ke Wajib Pajak.

Rekomendasi Taktis untuk Forum

Mengingat waktu efektif tinggal sekitar 25 hari lagi, langkah mitigasi yang harus segera kita ambil bersama klien atau tim internal adalah:

1. Segera Unduh Format Resmi: Jangan menunda hingga akhir bulan. Unduh format yang sudah disediakan di pusat edukasi seller masing-masing platform.

2. Siapkan Rekonsiliasi Omzet YTD (Year-to-Date): Pastikan per Juli 2026 ini, akumulasi omzet dari seluruh channel benar-benar belum menyentuh Rp500 juta sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bagaimana kesiapan di lapangan sejauh yang rekan-rekan FinTax pantau?

1. Apakah marketplace lain selain Shopee tempat klien rekan-rekan bernaung sudah merilis menu upload serupa di seller center mereka?

2. Bagaimana Anda mengantisipasi potensi “salah potong sistem” pada masa transisi awal Agustus nanti?

Mari kita berbagi strategi di kolom komentar!