Home / Topics / Finance & Tax / Emas dan Batu Bara Diincar Bea Keluar, Strategi Jitu atau Dilema Baru?
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 10 months, 1 week ago by
Lia.
Emas dan Batu Bara Diincar Bea Keluar, Strategi Jitu atau Dilema Baru?
July 8, 2025 at 5:00 pm-
-
Up::0
Halo #Fintaxers!
Isu terbaru datang dari ranah fiskal: Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan usulan pengenaan bea keluar untuk produk emas dan batu bara mulai 2026. π°ππͺ¨
Usulan ini berasal dari Panja Penerimaan Komisi XI DPR RI, yang melihat potensi besar dari dua komoditas unggulan ini dalam menyumbang tambahan penerimaan negara. FYI, bea keluar ini bukan pajak biasa, tapi pungutan atas barang ekspor tertentu dengan tujuan utama: ekstensifikasi penerimaan negara dan mendorong hilirisasi.
π Target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2026 pun dinaikkan, dari 1,21% menjadi 1,30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan ini otomatis mengerek target pendapatan negara dalam RAPBN 2026: dari 12,22% menjadi 12,31% terhadap PDB.
Wakil Menkeu, Anggito Abimanyu, menyampaikan bahwa ini masih dalam tahap kajian. βIni kan alternatif kebijakan yang ditawarkan Panja XI. Kepastiannya nanti ada di Nota Keuangan,β ujarnya. Jadi, belum tentu diterapkan, tapi potensi arahnya cukup kuat.
π Menariknya, Komisi XI juga mendorong agar Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk merancang RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) terkait bea keluar ini. Pasalnya, harga emas dan batu bara di pasar global sangat fluktuatif, sehingga besaran tarif bea keluar bisa naik, stagnan, atau turun, tergantung kondisi.
π‘ Selain bea keluar emas dan batu bara, strategi lainnya untuk optimalisasi penerimaan negara adalah cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Ini menunjukkan tren kebijakan fiskal kita makin agresif dan adaptif terhadap dinamika global.
Pertanyaannya untuk kita semua:
π Apakah kebijakan bea keluar ini bisa jadi solusi tepat untuk meningkatkan penerimaan negara?
βοΈ Atau justru berisiko mengganggu ekspor dan investasi di sektor pertambangan?Yuk diskusi bareng! Drop opinimu di kolom komentar! π
-
Wuihhh ini topiknya panas, tapi penting banget dibahas! π₯
Menurutku, ide pengenaan bea keluar untuk emas dan batu bara tuh seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, memang ada logic-nya kalau negara mau dapat nilai tambah dari ekspor barang mentah yang harganya tinggi. Apalagi kita udah sering dengar soal hilirisasi ya, jadi bea keluar bisa aja jadi alat dorong agar pelaku usaha tambah nilai di dalam negeri dulu sebelum ekspor. π
Tapi⦠kita juga harus hati-hati.
Kalo tarif bea keluar gak dirancang dengan cermat (misalnya, gak fleksibel terhadap harga pasar dunia), ini bisa bikin investor kabur atau ekspor malah turun drastis. Terutama kalau negara pesaing kita gak menerapkan kebijakan serupa, ya bisa-bisa produk kita kalah bersaing di pasar global. π¬Dan soal fluktuasi harga emas & batu bara, itu poin krusial banget. Harus ada mekanisme penyesuaian tarif bea keluar yang transparan dan responsif. Jangan sampai pelaku usaha merasa “digencet” pas harga turun tapi tetap dipungut bea tinggi.
Jadi aku setuju kalau ini masih perlu kajian matang, kolaborasi antara Kemenkeu & ESDM itu wajib banget. Dan pastinya, pelaku industri juga harus diajak duduk bareng biar kebijakan ini gak jadi bumerang.
Simpulannya:
βοΈ Potensi pendapatan negara β
β Tapi jangan sampai bunuh industri sendiri βSeru nih, diskusi kayak gini bisa jadi ruang buat kontribusi ide dari kita juga. Thanks udah angkat topik ini! π
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahβ¦22 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:emas
-
Sambut 100 Siswa Maβarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembagaβ¦21 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:bara baru
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasiβ¦6 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:bara baru
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)β¦6 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:emas
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganβ¦15 Apr 2026 β’ Finance & TaxTerkait:emas baru
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraβ¦3 May 2026 β’ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:baru
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahβ¦7 May 2026 β’ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:emas
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:bara keluar strategi baru
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangββAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,β begitu pikirβ¦17 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:emas keluar
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraβ¦21 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:baru
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalamβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:emas strategi
-
Bea Keluar Batu Bara 5%β11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%β11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut sayaβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:emas batu bara bea keluar
