[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Rapat tersebut membahas kelanjutan paket kebijakan fiskal dan insentif yang menyasar sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, industri padat karya, serta perluasan jaminan perlindungan pekerja.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah memberikan kepastian jangka panjang terkait insentif bagi UMKM. Salah satu keputusan penting adalah perpanjangan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 % untuk UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun, yang kini dipastikan berlaku sampai 2029.

“Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542 ribu, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikutip pada Rabu (17/09).

Selain itu, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata juga berlanjut. Skema ini berlaku bagi pekerja di hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 480 miliar untuk tahun depan, sehingga pelaku usaha dan pekerja sektor pariwisata memperoleh kepastian kelanjutan insentif.

Pemerintah turut memperpanjang insentif serupa bagi industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan produk kulit. Program PPh Pasal 21 DTP ini ditargetkan menyasar 1,7 juta pekerja, dengan alokasi anggaran Rp 800 miliar pada tahun ini yang akan berlanjut di tahun depan.

Kebijakan lain yang juga diputuskan adalah perluasan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jika sebelumnya mencakup pekerja informal seperti ojek daring dan ojek pangkalan, kini cakupan diperluas hingga ke petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Program ini ditargetkan menyentuh 9,9 juta pekerja dengan estimasi anggaran Rp 753 miliar, sebagai wujud komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan perlindungan sosial lintas sektor. (Rp)

[LiaParticipant Rookie]

Terakhir, yang menurutku cukup revolusioner adalah perluasan perlindungan jaminan sosial untuk pekerja informal. Tidak lagi hanya ojol, tapi sudah menyentuh petani, nelayan, pedagang, sampai pekerja rumah tangga. Target 9,9 juta pekerja itu besar sekali, dan kalau terealisasi bisa jadi game changer dalam perlindungan sosial di Indonesia. 🚜🎣🏠

[LiaParticipant Rookie]

Selain itu, insentif PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata juga langkah strategis. Dengan gaji pekerja horeka yang sering tidak terlalu tinggi, adanya insentif ini bisa meringankan beban baik pengusaha maupun karyawan. Anggaran Rp 480 miliar yang disiapkan menurutku cukup signifikan untuk menjaga denyut sektor pariwisata. 🌐✈️

[LiaParticipant Rookie]

Kalau melihat perluasan insentif PPh 21 DTP ke industri padat karya, menurutku ini juga tepat sasaran. Industri alas kaki, tekstil, furnitur, dll. memang sangat padat tenaga kerja, sehingga subsidi pajak langsung terasa dampaknya ke 1,7 juta pekerja. Dengan kondisi global yang masih penuh tantangan, langkah ini bisa bantu menjaga daya saing. 👟🪑👕

[LiaParticipant Rookie]

Terima kasih sudah share update penting ini, Albert 🙏. Menarik melihat bagaimana pemerintah memberikan kepastian jangka panjang bagi UMKM dengan perpanjangan PPh final 0,5% sampai 2029. Ini jelas bisa jadi sinyal positif buat para pelaku usaha, karena biasanya mereka khawatir insentif hanya berlaku tahunan.