Home / Topics / Finance & Tax / Kanal Aduan ”Lapor Pak Purbaya” 082240406600 Resmi Dibuka
- This topic has 11 replies, 3 voices, and was last updated 9 months, 3 weeks ago by
Amilia Desi Marthasari.
Kanal Aduan ”Lapor Pak Purbaya” 082240406600 Resmi Dibuka
October 17, 2025 at 1:18 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi meluncurkan layanan pengaduan publik bertajuk “Lapor Pak Purbaya”. Layanan tersebut diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait isu hambatan perpajakan. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengirimkan laporan atau pengaduan langsung kepada Menteri Keuangan, terkait masalah pelayanan DJP hingga Bea Cukai melalui pesan WhatsApp ke nomor 082240406600.
Purbaya menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk tindak lanjut dari komitmennya untuk membuka ruang komunikasi langsung antara publik dan Kementerian Keuangan. “Kan sebelumnya saya janji nih, komplain masalah bea cukai dan pajak bisa langsung lewat ‘Lapor Pak Purbaya’. Nomornya 082240406600,” ungkap Menkeu Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (16/10).
Menurut Purbaya, nomor tersebut sudah aktif dan dapat digunakan mulai hari Rabu (15/10). Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan tim khusus yang bertugas menerima, memproses, dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apa pun, dan bea cukai,” sambung Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa setiap laporan tidak akan langsung direspons. Tim akan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran aduan yang disampaikan masyarakat. “Tentu laporan akan divalidasi dulu, benar enggak nih? Atau cuma nyape-nyapein saja. Kalau valid, baru kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Melalui peluncuran “Lapor Pak Purbaya”, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan pajak dan bea cukai semakin meningkat. Purbaya menegaskan, sistem pengaduan ini menjadi bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk menghadirkan proses pengawasan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Begitu divalidasi, oke, kita akan followup. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita followup sampai enggak ada lagi yang ngeluh,” tutupnya. (Rp)
-
-
-
-
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 amSecara keseluruhan, “Lapor Pak Purbaya” merupakan langkah maju menuju reformasi pelayanan publik yang lebih terbuka dan terpercaya. Bila dijalankan secara konsisten dan akuntabel, layanan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara, serta menjadi contoh bagi kementerian lain dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 amini menarik sekali….Langkah yang diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan meluncurkan layanan “Lapor Pak Purbaya” patut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 amInisiatif ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pelayanan publik…dari yang sebelumnya birokratis dan berjarak, menjadi lebih responsif dan partisipatif. Dengan menyediakan saluran langsung seperti WhatsApp, masyarakat kini memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait perpajakan dan bea cukai, dua bidang yang selama ini kerap dianggap rumit dan sensitif terhadap praktik penyimpangan.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 amNamun, meski terobosan ini positif, ada beberapa catatan penting:
1. Sistem verifikasi dan tindak lanjut harus kuat. Jangan sampai layanan ini hanya menjadi simbol atau formalitas tanpa kejelasan hasil. Publik akan menilai dari sejauh mana laporan benar-benar ditangani dan ditindaklanjuti.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 am4. Respons cepat dan empati dari tim pengelola. Layanan seperti ini hanya akan efektif jika dikelola oleh tim yang komunikatif, profesional, dan tidak defensif terhadap kritik.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 am2. Perlu jaminan keamanan dan kerahasiaan pelapor. Banyak masyarakat enggan melapor karena takut adanya risiko atau balasan. Sistem ini harus memastikan pelapor terlindungi secara etika dan hukum.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Update any post field with any value 1 time
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
11 replies
334 views
October 20, 2025 at 9:45 am3. Transparansi hasil tindak lanjut. Akan lebih baik jika Kementerian Keuangan secara berkala menyampaikan laporan publik tentang jumlah pengaduan yang masuk, berapa yang valid, dan bagaimana penyelesaiannya.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:lapor pak
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:lapor pak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor pak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor pak resmi
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:lapor pak resmi
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:lapor pak resmi
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:kanal lapor pak resmi
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:resmi
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:lapor pak resmi
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor pak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:aduan lapor pak
