Home / Topics / Finance & Tax / Kanal Aduan ”Lapor Pak Purbaya” 082240406600 Resmi Dibuka
- This topic has 11 replies, 3 voices, and was last updated 7 months ago by
Amilia Desi Marthasari.
Kanal Aduan ”Lapor Pak Purbaya” 082240406600 Resmi Dibuka
October 17, 2025 at 1:18 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi meluncurkan layanan pengaduan publik bertajuk “Lapor Pak Purbaya”. Layanan tersebut diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait isu hambatan perpajakan. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengirimkan laporan atau pengaduan langsung kepada Menteri Keuangan, terkait masalah pelayanan DJP hingga Bea Cukai melalui pesan WhatsApp ke nomor 082240406600.
Purbaya menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk tindak lanjut dari komitmennya untuk membuka ruang komunikasi langsung antara publik dan Kementerian Keuangan. “Kan sebelumnya saya janji nih, komplain masalah bea cukai dan pajak bisa langsung lewat ‘Lapor Pak Purbaya’. Nomornya 082240406600,” ungkap Menkeu Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (16/10).
Menurut Purbaya, nomor tersebut sudah aktif dan dapat digunakan mulai hari Rabu (15/10). Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan tim khusus yang bertugas menerima, memproses, dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apa pun, dan bea cukai,” sambung Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa setiap laporan tidak akan langsung direspons. Tim akan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran aduan yang disampaikan masyarakat. “Tentu laporan akan divalidasi dulu, benar enggak nih? Atau cuma nyape-nyapein saja. Kalau valid, baru kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Melalui peluncuran “Lapor Pak Purbaya”, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan pajak dan bea cukai semakin meningkat. Purbaya menegaskan, sistem pengaduan ini menjadi bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk menghadirkan proses pengawasan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Begitu divalidasi, oke, kita akan followup. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita followup sampai enggak ada lagi yang ngeluh,” tutupnya. (Rp)
-
-
-
-
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 amSecara keseluruhan, “Lapor Pak Purbaya” merupakan langkah maju menuju reformasi pelayanan publik yang lebih terbuka dan terpercaya. Bila dijalankan secara konsisten dan akuntabel, layanan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara, serta menjadi contoh bagi kementerian lain dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 amini menarik sekali….Langkah yang diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan meluncurkan layanan “Lapor Pak Purbaya” patut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 amInisiatif ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pelayanan publik…dari yang sebelumnya birokratis dan berjarak, menjadi lebih responsif dan partisipatif. Dengan menyediakan saluran langsung seperti WhatsApp, masyarakat kini memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait perpajakan dan bea cukai, dua bidang yang selama ini kerap dianggap rumit dan sensitif terhadap praktik penyimpangan.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 amNamun, meski terobosan ini positif, ada beberapa catatan penting:
1. Sistem verifikasi dan tindak lanjut harus kuat. Jangan sampai layanan ini hanya menjadi simbol atau formalitas tanpa kejelasan hasil. Publik akan menilai dari sejauh mana laporan benar-benar ditangani dan ditindaklanjuti.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 am4. Respons cepat dan empati dari tim pengelola. Layanan seperti ini hanya akan efektif jika dikelola oleh tim yang komunikatif, profesional, dan tidak defensif terhadap kritik.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 am2. Perlu jaminan keamanan dan kerahasiaan pelapor. Banyak masyarakat enggan melapor karena takut adanya risiko atau balasan. Sistem ini harus memastikan pelapor terlindungi secara etika dan hukum.
-
Amilia Desi MarthasariRockstar
5 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Bagikan thread ke media sosial sebanyak 15 kali
- Bagikan pengalaman kamu menggunakan produk mekari ke media sosial sebanyak 5 kali
11 replies
195 views
October 20, 2025 at 9:45 am3. Transparansi hasil tindak lanjut. Akan lebih baik jika Kementerian Keuangan secara berkala menyampaikan laporan publik tentang jumlah pengaduan yang masuk, berapa yang valid, dan bagaimana penyelesaiannya.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor pak resmi
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor purbaya
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:lapor pak purbaya resmi
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:pak purbaya resmi
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:lapor pak resmi dibuka
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:lapor pak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:lapor pak resmi
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:lapor pak
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pak
