Home / Topics / Finance & Tax / konfirmasi atas Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 4 months ago by
Lia.
konfirmasi atas Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak
March 20, 2025 at 8:44 am-
-
Up::0
126. Bagaimana cara melakukan konfirmasi atas Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak (SPKKP) atau Surat Permintaan Konfimasi Kompensasi Kelebihan Pajak ke Utang Pajak WP Lain dan/atau Akun Deposit?
#Pembayaran📌 Cara Konfirmasi Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak (SPKKP) di Coretax
SPKKP adalah surat dari DJP yang meminta konfirmasi dari Wajib Pajak (WP) terkait pemanfaatan sisa kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak WP sendiri.📜 Dasar Hukum: Pasal 137 PMK-81 Tahun 2024
📍 Akses Coretax: coretaxdjp.pajak.go.id🔹 1️⃣ Kapan SPKKP Diterbitkan?
SPKKP diterbitkan setelah didahului adanya penerbitan produk hukum yang menyatakan lebih bayar, seperti:
✅ SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
✅ SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak)
✅ SKPIB (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga)
dll.📢 SPKKP dikirimkan secara elektronik ke WP melalui Coretax, bisa diakses di menu Dokumen Saya, dan ditanggapi melalui menu Kasus Saya.
🔸 2️⃣ Pilihan yang Bisa Dipilih WP dalam SPKKP
✅ Membayar utang pajak atas nama Wajib Pajak lain
✅ Mengisi Deposit Pajak atas nama WP sendiri
✅ Tidak memilih keduanya (jika WP ingin pengembalian ke rekening)📌 Batas Waktu Konfirmasi:
📍 7 hari sejak surat diterima, atau
📍 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan SKPKPP
📌 Jika WP tidak merespons dalam batas waktu:
➡️ Kelebihan pajak otomatis dikembalikan ke rekening WP.🔹 3️⃣ Persiapan Sebelum Konfirmasi di Coretax
📌 Pastikan Nomor Rekening Bank Utama sudah terisi atau diperbarui sebagai rekening tujuan pengembalian sesuai yang diinginkan WP
* Portal Saya → Profil Saya → Detail Bank
* Nama pemilik rekening harus sama dengan nama WP.
* Pastikan sudah ada rekening yang tercentang sebagai rekening utama.
⭕️ Jika rekening belum terdaftar atau salah atau belum ada rekening utama, lakukan perubahan data:
📍 Portal Saya → Perubahan Data → Identitas WP → Perbarui Rekening Bank Utama🔸4️⃣ Langkah-Langkah Konfirmasi SPKKP di Coretax
1️⃣ Cari Surat SPKKP di Coretax
📍 Portal Saya → Dokumen Saya
➡️ Filter dokumen dengan judul “Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak”
Catat nomor & tanggal SPKKP2️⃣ Masuk ke Alur Kasus
📍 Portal Saya → Alur Kasus
➡️ Klik Refresh, lalu cari “Refund of Legal Actions Decisions” dengan tanggal yang sama dengan SPKKP
🔘 Klik Pilih3️⃣ Konfirmasi dalam Kasus Saya
📍 Portal Saya → Kasus Saya
📌 Jika WP Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN PMSE, ubah status penandatangan menjadi Kuasa/Wakil WP dan isi NPWP hingga data terprefil otomatis.
📍 Isi nomor & tanggal surat balasan konfirmasi (jika ada, jika tidak bisa diisi “-“).
📍 Isi nomor & tanggal SPKKP.4️⃣ Pilih Opsi Pemanfaatan Kelebihan Pajak
📌 Opsi 1: Kompensasi ke Utang Wajib Pajak Lain
➡️ Jika WP ingin melunasi tunggakan pajak WP lain (harus isi nomor STP/SKP WP lain, bukan WP sendiri).
📌 Opsi 2: Kompensasi ke Deposit Pajak
➡️ Jika WP ingin menyimpan dana sebagai deposit untuk pembayaran pajak di masa depan.
‼️ Kedua opsi tersebut, boleh untuk tidak dipilih semuanya sehingga pengembalian seluruhnya dilakukan ke rekening utama WP.5️⃣ Finalisasi Konfirmasi
📍 Centang Pernyataan WP atau Kuasa/Wakil WP
📍 Klik Lanjut📌 Proses selesai jika status di Alur Kasus berubah menjadi:
“Kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini.” -
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:atas pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:atas surat pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:atas surat pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:atas surat pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:atas surat pajak
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:atas surat pajak
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:surat permintaan pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:atas pajak
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:kelebihan pajak
