[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat penerapan transformasi digital yang ditopang teknologi kecerdasan buatan atau (artificial intelligence/AI).

Dia menilai, peluang Indonesia dalam pengembangan AI sangat besar, didukung jumlah penduduk yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan.

Luhut menjelaskan DEN telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sekitar 80% sistem Government Technology (GovTech) yang digunakan untuk digitalisasi program bantuan sosial (bansos) telah saling terhubung.

Menurut dia, sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis untuk pertama kalinya berhasil diintegrasikan ke dalam satu ekosistem yang didukung teknologi AI.

“Saya bilang kepada Presiden bahwa ini akan menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin yang terbaik di dunia. Cina mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada yang mengalahkan kita,” ujar Luhut dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut, sejumlah platform digital pemerintah yang telah terhubung dalam ekosistem tersebut, antara lain Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, hingga INAku.

Luhut menilai integrasi layanan pemerintah dengan dukungan AI akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan berbagai program negara. Salah satu implementasinya adalah untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, sistem digital tersebut juga diharapkan mampu memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menuturkan, dengan data yang semakin lengkap dan terintegrasi memungkinkan pemerintah memperluas basis pajak secara bertahap, sekaligus mendorong UMKM baru serta menciptakan lapangan pekerjaan.

“Misalnya untuk bansos, kalau on-target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, lanjut Luhut, peluang penciptaan lapangan kerja baru akan semakin besar. Di sisi lain, jumlah UMKM yang mencapai sekitar 64 juta unit berpotensi menjadi sumber peningkatan rasio pajak nasional.

“Jadi kalau jumlah pembayar pajak ini bisa kita tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik, itu terkoneksi ke National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga nanti potensi pajak bisa turun kalau penerimaannya sudah meningkat,” pungkasnya.