Home / Topics / Finance & Tax / Marketplace Jadi Tukang Pungut Pajak? UMKM Online Harus Gimana Nih!?
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 8 months, 3 weeks ago by
Lia.
Marketplace Jadi Tukang Pungut Pajak? UMKM Online Harus Gimana Nih!?
July 16, 2025 at 10:54 am-
-
Up::0
Hai guys! Mau bahas hot topic dikit nih soal pajak dan jualan online 💸📱
Jadi, baru aja keluar PMK 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku dari 14 Juli kemarin. Intinya, sekarang marketplace kayak Shopee, Tokped, Bukalapak, dll jadi “tukang pungut” Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 buat transaksi seller lokal yang jualan via platform digital. 😬
Tarifnya sih “cuma” 0,5% dari nilai transaksi, tapi tetap aja ini hal baru yang bisa banget ngaruh ke cashflow UMKM online. Nah, si marketplace ini wajib mungut langsung dari penjualan para merchant, terus dilaporin ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Bahkan, invoice kalian nanti dianggap sama kayak bukti pemungutan pajak. 🤯
FYI juga, ini bukan pajak baru ya, tapi lebih ke sistem pemungutan yang diubah biar lebih “rapi” dan cocok sama dunia digital. DJP bilang ini udah diterapin juga di negara lain kayak India, Meksiko, Filipina. Tapi, pertanyaannya…
UMKM & seller online kita siap gak sih? 🤔
Gue pengen banget ajak kalian diskusi soal ini, karena jujur, mixed feeling banget:
1. 📉 UMKM kecil tuh udah ngerti belum soal pajak ginian? Banyak yang baru mulai jualan online, belum ngerti NPWP aja kadang, eh sekarang transaksi kena potong langsung?
2. 😬 Gimana kalo ini bikin orang jadi males jualan di marketplace? Takut dipotong pajak, ribet urus invoice, belum lagi harus paham skema final vs non-final.
3. 🧾 Marketplace-nya sendiri siap gak ngurus semua ini? Harus ngelola data invoice, transaksi, laporan pajak, dan harus sesuai standar DJP. Jangan sampe malah chaos kan?
4. ⚖️ Kalo omzet kita masih di bawah batas kena pajak gimana? Apakah otomatis gak dipungut, atau tetep kena dulu baru bisa klaim balik?
5. 🙌 Ada gak sih dukungan dari pemerintah? Edukasi, tools, aplikasi, pelatihan, atau apa kek biar pelaku UMKM bisa transisi lebih smooth ke sistem kayak gini.Gue ngerti kok, digitalisasi pajak itu penting banget. Tapi jangan sampe pelaku UMKM yang baru tumbuh malah keteteran karena kurang info dan kesiapan. Harusnya ada masa adaptasi dan pendampingan sih menurut gue.
Nah, menurut kalian gimana?
🔹 Kalian udah ngalamin dipungut pajak ini di marketplace?
🔹 Ada efeknya ke bisnis kalian?
🔹 Atau justru merasa terbantu karena jadi lebih teratur?Yuk kita bahas rame-rame! Ini penting banget buat masa depan UMKM digital Indonesia 💪
Thanks guys!
-
Saya jadi penasaran, gimana ya nanti kalau kita jualan di lebih dari satu marketplace? Pajaknya digabung atau masing-masing potong sendiri?
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak harus
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:harus
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak harus
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak online
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak harus
