Home / Topics / Finance & Tax / Menteri Keuangan Resmi Lantik Dirjen Pajak Dan Dirjen Bea Cukai Baru
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Lia.
Menteri Keuangan Resmi Lantik Dirjen Pajak Dan Dirjen Bea Cukai Baru
May 26, 2025 at 7:34 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto resmi dilantik sebagai dirjen pajak menggantikan Suryo Utomo, sedangkan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama juga dilantik sebagai dirjen bea dan cukai menggantikan Askolani.
“Ditjen pajak, bea cukai dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, memiliki tugas yang penting… Penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat, pelayanan kepada wajib pajak harus membaik, kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat. Transparansi dan tata kelola harus terus diperbaiki,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (23/05).
Adapun Suryo Utomo dilantik sebagai kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sedangkan Askolani dilantik sebagai dirjen perimbangan keuangan menggantikan Luky Alfirman. Sementara Luky Alfirman resmi dilantik sebagai dirjen anggaran.
Daftar 22 pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik pada hari ini selengkapnya
sebagai berikut:
1. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
2. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
3. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallin
4. Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
5. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
6. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
7. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
8. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
10. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
11. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
12. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Mochamad Agus Rofiudin
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyuningdyah
Sebagai informasi, jabatan terakhir yang diemban oleh Bimo Wijayanto
sebelum dilantik sebagai dirjen pajak adalah sekretaris deputi bidang kerja
sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan
Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan Djaka Budi Utama adalah lulusan Akademi Militer Akmil) pada 1990 yang sebelumnya sempat menjabat sebagai sekretaris utama pada Badan Intelijen Negara BIN.
-
Selamat kepada seluruh pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik, khususnya Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai—semoga amanah ini dapat membawa semangat baru dalam memperkuat penerimaan negara, meningkatkan tax ratio, serta memperbaiki transparansi dan tata kelola fiskal seperti yang ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semoga sinergi dan integritas seluruh jajaran Kemenkeu semakin solid untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menteri keuangan pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:keuangan pajak baru
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menteri keuangan resmi pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menteri keuangan pajak baru
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menteri keuangan resmi pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menteri keuangan resmi dirjen pajak baru
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:resmi pajak baru
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:keuangan pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:keuangan pajak baru
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:resmi pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan baru
