[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Pemerintah ingin mengoptimalkan hilirisasi nikel di dalam negeri dengan memberikan insentif untuk pembelian motor dan mobil listrik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pemberian subsidi Rp5 juta maupun PPN DTP untuk masing-masing motor dan mobil listrik pada Juni 2026.

Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya masih menghitung berapa sekiranya anggaran yang akan disediakan dari APBN. Dia hanya menyebut akan memberikan subsidi masing-masing Rp5 juta untuk 100.000 sepeda motor listrik.

“Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% PPN-nya ditanggung, ada yang 40% tergantung baterainya. Tetapi jumlah mobilnya 100.000 [unit pertama] juga. Nanti anggarannya kami hitung dan siapakn, yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” jelasnya kepada wartawan pada konferensi pers KSSK di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menginginkan penyaluran insentif fiskal ini meluncur awal Juni 2026 agar bisa sempat memberikan dorongan ke pertumbuhan ekonomi kuartal II. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga berharap pemberian insentif ini bisa mempercepat transisi kendaraan dari berbahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dengan begitu, impor BBM Indonesia setiap tahunnya bisa semakin berkurang.

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (5/5/2026), pria itu juga menyebut insentif diharapkan bisa mengoptimalkan hilirisasi nikel menjadi baterai mobil listrik di dalam negeri.

Oleh sebab itu, insentif ini akan diutamakan untuk mobil listrik bukan hybrid. Dia memastikan skema insentif yang berlaku akan berbeda antara electric vehicle (EV) dengan daya lisrik dan hibrida.

“Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidi-nya? Supaya nickel kita kepakai. Dulu saya baca di The Economist, [disebut] mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China pakai bukan nikel. Jadi kami balik sekarang. Nikelnya kami pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai dan realisasi teknologi baterainya berjalan,” ujarnya.

[Lia Rookie]

Menarik melihat arah kebijakan pemerintah yang mengaitkan insentif kendaraan listrik dengan hilirisasi nikel. Selain mendorong percepatan adopsi EV dan mengurangi impor BBM, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Yang menarik untuk dicermati adalah efektivitas insentif tersebut dalam mendorong permintaan kendaraan listrik serta dampaknya terhadap perkembangan industri baterai nasional dalam jangka panjang. Menurut rekan-rekan, apakah subsidi dan PPN DTP ini cukup untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik?