[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Paket Ekonomi 2026 yang tengah disiapkan pemerintah menarik untuk dicermati sebagai kelanjutan dari delapan program akselerasi ekonomi yang telah dijalankan sepanjang 2025. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga berupaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik yang masih berisiko terhadap stabilitas nasional.

Fokus utama Paket Ekonomi 2026 pada penguatan dunia usaha, perlindungan pekerja, dan peningkatan daya beli masyarakat menurut saya cukup relevan. Perpanjangan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, misalnya, dapat memberikan kepastian usaha bagi pelaku UMKM agar tetap bertahan dan berkembang. Namun, tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana insentif ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan formalitas usaha, bukan hanya sekadar meringankan beban pajak tanpa peningkatan kinerja.

Program perlindungan pekerja juga terlihat semakin diperkuat, terutama melalui perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi sektor pariwisata dan industri padat karya. Kebijakan ini berpotensi menjaga daya beli pekerja dan mencegah penurunan konsumsi rumah tangga. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan dan ketepatan sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pekerja yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, realisasi bantuan sosial sepanjang 2025, seperti penyaluran bantuan pangan beras, minyak goreng, serta BLTS Kesejahteraan Rakyat, menunjukkan peran penting kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas sosial. Meski capaian realisasi tergolong tinggi, diskusi menarik muncul terkait keberlanjutan program bantuan sosial ini: apakah ke depan bantuan akan terus bersifat konsumtif, atau secara bertahap diarahkan menjadi lebih produktif dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Program Padat Karya Tunai dan perluasan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi poin positif, terutama dalam menjaga penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam konteks ekonomi digital dan gig economy yang mulai difasilitasi pemerintah melalui pengembangan platform digital di 15 kota, muncul pertanyaan mengenai kesiapan regulasi, perlindungan pekerja digital, serta integrasi jaminan sosial bagi pekerja sektor informal modern ini.

Aspek deregulasi dan investasi juga tidak kalah penting. Pembentukan Satgas Penyelesaian Pengaduan dan kanal Lapor Debottlenecking merupakan langkah maju dalam memperbaiki iklim usaha. Meski jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti masih terbatas, inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama investor dan pelaku usaha.

Berdasarkan pemaparan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman di Fintax Community untuk berdiskusi:

Menurut rekan-rekan, apakah Paket Ekonomi 2026 ini sudah cukup seimbang antara stimulus jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang?
Bagaimana pandangan Anda terkait keberlanjutan insentif pajak dan bantuan sosial—apakah masih diperlukan dalam jangka menengah, atau justru perlu mulai dikurangi secara bertahap?
Apakah pengembangan ekonomi digital dan gig economy sudah diiringi dengan perlindungan fiskal dan sosial yang memadai?

Menarik untuk mendengar perspektif dari berbagai sudut pandang, khususnya terkait implikasi kebijakan ini terhadap sistem perpajakan, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan fiskal ke depan.