[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menunda lagi implementasi pemungutan pajak pedagang online melalui platform marketplace.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menunda implementasi tersebut dari awalnya 1 Agustus 2026 ke 1 November 2026. Purbaya kini membuka peluang untuk penundaan lebih lanjut apabila kondisi ekonomi belum membaik.

Menurut Purbaya, pemerintah memprioritaskan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan intensifikasi pajak yang telah diundur beberapa kali ini.

“Kemarin bisa diundur kan nanti kalau keadaan jelek kami bisa undur lagi. Tetapi sekarang [ditunda] sampai 31 Oktober. Kalau [setelah itu ekonomi] jelek, kami undur lagi,” ujarnya kepada wartawan di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Meski demikian, Purbaya membantah apabila keputusan pemerintah ini menandakan situasi ekonomi sedang buruk. Pemerintah sengaja menunda pemungutan PPh pedagang online via marketplace agar masyarakat lebih banyak memiliki uang untuk dibelanjakan.

Sebab kalangan pengusaha pun tidak menampik kebijakan itu bisa berefek pada kenaikan harga barang yang dijual di marketplace pada tingkat konsumen.

“Kami ingin lo bisa punya uang lebih banyak lagi untuk belanja, kira-kira gitu,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Akan tetapi, lanjut Purbaya, kebijakan ini berpeluang untuk mulai diterapkan pada 1 November 2026. Syaratnya, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat pulih.

Pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,29% (YoY) pada kuartal II/2026 turut melatarbelakangi keputusan penundaan pemungutan pajak melalui marketplace. Pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026 ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61% (YoY).

“Saya ingin mendorong [pertumbuhan ekonomi] ke 6% menjelang akhir tahun,” pungkasnya.

Adapun dalam pengumuman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), otoritas menyebut pemungutan PPh Pasal 22 pedagang online melalui marketplace ditunda sampai 31 Oktober 2026. Kemudian, rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada 1 November 2026.

Tidak hanya diundur, otoritas pajak akan melakukan penunjukan kembali atas pemungut PPh Pasal 22 pedagang online. Pada rencana awal pemungutan mulai 1 Agustus, DJP telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebagai marketplace pemungut pajak pedagang online.

“Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui pengumuman tertulis, dikutip Kamis (6/8/2026).

Inge juga menyebut keempat marketplace yang sudah ditunjuk sebelumnya akan mengembalikan PPh Pasal 22 dari pedagang yang sudah terlanjur dipungut sejak 1 Agustus 2026. Dia turut menegaskan bahwa penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan.