Home / Topics / Finance & Tax / Simak! Daftar Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Sepanjang Juni 2025
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 8 months, 1 week ago by
Lia.
Simak! Daftar Peraturan Perpajakan Terbaru yang Terbit Sepanjang Juni 2025
July 1, 2025 at 11:12 am-
-
Up::0
Halo rekan-rekan komunitas Mekari 👋
Saya ingin membagikan update penting seputar peraturan perpajakan yang terbit selama Juni 2025. Bulan ini, Ditjen Pajak (DJP) kembali merilis sejumlah peraturan penting, terutama dalam rangka menyesuaikan implementasi Core Tax Administration System. Selain itu, ada juga beberapa insentif fiskal baru yang perlu diperhatikan.Berikut ini rangkuman sederet regulasi yang patut dicermati:
🔹 PER-6/PJ/2025 – Restitusi Dipercepat
Mengatur kembali ketentuan teknis pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Peraturan ini menggantikan PER-04/PJ/2021 dan PER-5/PJ/2023.🔹 PER-7/PJ/2025 – Aturan NPWP, NITKU, dan Pengukuhan PKP
Menyesuaikan proses administrasi terkait NPWP, PKP, dan PBB dalam rangka integrasi dengan coretax system. Beleid ini mencabut beberapa peraturan lama yang sudah tidak sesuai konteks digital saat ini.🔹 PER-9/PJ/2025 – Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak
Diterbitkan untuk mencegah praktik penerbitan faktur pajak fiktif dan melindungi pendapatan negara.🔹 PER-10/PJ/2025 – Pertukaran Informasi Internasional
Mengatur tata cara pertukaran informasi perpajakan lintas negara berdasarkan perjanjian internasional. Ini penting untuk mendukung transparansi global dalam pemajakan.🔹 PER-12/PJ/2025 – Pemungutan dan Pelaporan PPN PMSE
Menyesuaikan penunjukan dan kewajiban pelaku usaha digital untuk pungut, setor, dan lapor PPN PMSE di bawah sistem coretax.📌 Selain itu, ada pula peraturan non-DJP yang tak kalah penting:
🔸 PMK 36/2025 – PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Pesawat Ekonomi
Sebagai insentif selama libur sekolah, pemerintah menanggung 6% dari PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi, berlaku 5 Juni–31 Juli 2025.🔸 PMK 33/2025 – Penyerah Piutang Bisa Beli Aset Jaminan Lewat Lelang
Memberi dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk membeli kembali aset melalui lelang dalam penyelesaian piutang negara. Berlaku efektif per 4 September 2025.🔸 PP 28/2025 – Perizinan Berbasis Risiko
Menegaskan peran sistem OSS sebagai pintu utama pengajuan insentif perpajakan dan integrasi data NPWP dalam NIB.💬 Pertanyaan untuk rekan-rekan praktisi pajak & keuangan:
Dari semua peraturan baru ini, mana yang menurut Anda paling berdampak langsung ke proses bisnis sehari-hari? Dan bagaimana Anda mengantisipasi transisi ke sistem coretax ini di organisasi atau klien Anda?Mari berdiskusi dan saling berbagi pengalaman!
-
Terimakasih Albert update peraturannya, sangat membantu sekali.
-
Terima kasih, Lia, senang bisa membantu dengan update peraturan terbaru ini! 😊
Memang, dengan adanya perubahan ini, terutama yang berkaitan dengan CoreTax System, ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Tapi dengan persiapan yang tepat dan komunikasi yang jelas, saya yakin proses transisi bisa berjalan lebih mulus. Kalau ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut atau ada yang perlu dipahami lebih dalam, jangan ragu untuk berdiskusi!
Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua yang sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Semangat terus!
-
Terima kasih kembali, Albert! 🙏
Update-nya sangat membantu, apalagi banyak peraturan Juni 2025 ini yang langsung bersinggungan dengan operasional kami, terutama soal PER-6/PJ/2025 dan PER-12/PJ/2025.Restitusi dipercepat jelas bisa meringankan arus kas, apalagi buat perusahaan yang punya kelebihan bayar PPN cukup besar. Tapi di sisi lain, implementasi CoreTax System juga bikin kami harus lebih teliti dan siap dari sisi data serta sistem internal.
Untuk PER-12/PJ/2025, penyesuaian kewajiban PMSE ini cukup menantang juga, terutama dalam memastikan semua vendor digital asing sudah comply, dan kami sebagai pengguna juga memahami posisinya dari sisi pelaporan.
📌 Pertanyaan saya:
Adakah dari rekan-rekan yang sudah mulai merasakan dampak langsung dari integrasi ke CoreTax ini dalam proses pelaporan PPN atau administrasi NPWP/PKP?
Kalau boleh berbagi, bagaimana pendekatan terbaik yang kalian lakukan untuk menyiapkan tim dan sistem internal menghadapi transisi ini?Semoga kita bisa saling bantu dan adaptasi bareng ya! 🌱
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:daftar perpajakan terbaru terbit 2025
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:peraturan perpajakan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:2025
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan 2025
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:2025
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan terbit 2025
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:simak daftar sepanjang 2025
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:peraturan perpajakan terbit 2025
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan 2025
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:terbaru 2025
