Home / Topics / Finance & Tax / Sinergi DJP, ESDM, dan SKK Migas: Langkah Keren Perkuat Pengawasan Pajak Sektor
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 8 months ago by
Lia.
Sinergi DJP, ESDM, dan SKK Migas: Langkah Keren Perkuat Pengawasan Pajak Sektor
August 5, 2025 at 5:22 pm-
-
Up::0
Hai guys, ada kabar terbaru nih yang menurut aku penting banget buat kita yang ngikutin perkembangan pajak dan sektor energi di Indonesia. Jadi, baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno, sama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto resmi teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) buat penguatan pengawasan pajak di sektor sumber daya alam. Acara ini juga disaksikan langsung sama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, jadi udah jelas banget nih kalau pemerintah serius banget dalam urusan ini.
Intinya, PKS ini fokus buat memperkuat kerjasama antarinstansi dalam ngawal penerimaan negara dari sektor mineral, batubara, dan migas yang selama ini jadi sumber pendapatan strategis. Nah, langkah ini penting banget karena selama ini sektor energi dan sumber daya mineral sering jadi perhatian khusus, terutama soal kepatuhan pajaknya. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat, DJP bisa dapet data yang lebih akurat dan proses penyelesaian masalah perpajakan bisa lebih cepat.
Dirjen Pajak Bimo bilang kalau penandatanganan ini jadi milestone penting yang udah ditunggu sejak awal tahun. Jadi nggak cuma sekadar tanda tangan, tapi ini juga tanda kalau tata kelola dan rekonsiliasi data antar kementerian dan lembaga makin sinkron. Keren kan? Selain itu, DJP juga bakal kasih insentif perpajakan buat pelaku usaha yang taat dan beroperasi di bawah Kementerian ESDM dan SKK Migas. Ini tentu bisa jadi motivasi tambahan buat para pelaku usaha supaya makin patuh bayar pajak.
Gak cuma itu, Dirjen Minerba Tri Winarno juga nyatakan siap banget dukung DJP lewat kegiatan konsinyering bareng pelaku usaha. Jadi, ada usaha buat bikin sinergi yang lebih erat antara otoritas pajak dan sektor pertambangan supaya penerimaan negara bisa optimal tanpa harus bikin pelaku usaha merasa terbebani.
Menurut aku, langkah ini cukup strategis dan penting banget buat kita yang concern soal tata kelola perpajakan di sektor energi dan sumber daya alam. Selain meningkatkan transparansi, kolaborasi ini juga bisa bantu dorong penerimaan negara yang lebih besar, yang pastinya balik lagi ke pembangunan dan kemajuan bangsa. Gimana menurut kalian? Apakah kolaborasi antarinstansi kayak gini bakal efektif ngatasi tantangan pengawasan pajak di sektor ini? Yuk diskusi!
-
Ini info yang bagus banget, Albert! Makasih udah sharing kabar penting kayak gini.
Aku setuju banget, langkah ini strategis dan penting. Selama ini kan sering denger isu soal pengawasan pajak di sektor SDA yang rumit. Nah, dengan adanya PKS antara DJP, Dirjen Minerba, dan SKK Migas, ini nunjukin kalau pemerintah serius mau beresin masalah itu.
Poin yang paling menarik buat aku sih soal data yang lebih akurat. Kalau data antarinstansi sinkron, DJP bisa lebih gampang ngawasin, dan potensi tax gap bisa diminimalisir. Ini win-win solution sih, buat pemerintah dan pelaku usaha yang taat pajak.
Terus, insentif perpajakan juga jadi nilai plus. Ini bisa jadi motivasi kuat buat perusahaan-perusahaan supaya makin patuh. Daripada cuma ngandelin sanksi, pendekatan insentif kayak gini lebih konstruktif dan bisa bangun kepercayaan.
Pertanyaan kamu soal efektivitasnya juga relevan banget. Menurutku, kolaborasi ini bakal efektif kalau benar-benar diimplementasikan dengan serius dan transparan. Jadi bukan cuma seremoni tanda tangan, tapi ada tindak lanjut yang konkret di lapangan.
Keren banget, Bert! Info kayak gini nih yang perlu kita diskusiin.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:djp langkah pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:langkah pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:langkah perkuat pengawasan
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:djp pajak
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:langkah perkuat pajak
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perkuat pengawasan pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:djp langkah pengawasan pajak
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:djp langkah pengawasan pajak
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
