Home / Topics / Finance & Tax / SP2DK
- This topic has 3 replies, 3 voices, and was last updated 3 weeks, 5 days ago by
AKHMAD SYAHREZA.
SP2DK
October 10, 2024 at 11:05 am-
-
Up::0
Terima kasih Tuhan atas pengalaman saya tentang SP2DK rasa pemeriksaan paket lengkap :
2020:
1. Peredaran Usaha vs Penyerahan PPN:
2. Selisih Perhitungan PPh Terutang:
3. Selisih Kompensasi Kelebihan PPN:
4. Selisih Biaya Bunga Pinjaman dan AR mempertimbangan Biaya Bunga Pinjaman menggunakan DER
5. PPh Pasal 21 Non Karyawan:
6. PPh Final Konstruksi:
7. Pendapatan Investasi,
8. Koreksi Fiskal,
9. Biaya Kendaraan harus disertai bukti CCTV kantor
10. Transaksi Kode Faktur 070 tanpa PPBJ
11. Pemisahan Penyerahan Final dan Non-Final
12. Dokumen Pendukung Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Pajak
13. Transaksi dengan Pihak Ketiga
14. Biaya Jasa yang Belum Dipotong PPh Pasal 23
15. Kredit Pajak yang Belum Disetor Lawan Transaksi2021:
1. Selisih Nilai Pokok STP PPh Pasal 25:
2. Selisih Pembelian dan Perolehan:
3. Selisih PPh Pasal 21 Non Karyawan:
4. Nilai Peredaran Lebih Besar dari Penyerahan:
5. Selisih Kredit Pajak:
6. Selisih PPh Terutang:
7. PPh Final Jasa Konstruksi:
8. Pendapatan Investasi dan Bunga:
9. Koreksi Fiskal:
10. Biaya Kendaraan harus disertai bukti CCTV kantor:
11. Transaksi Kode Faktur 070 tanpa PPBJ:
12. Pemisahan Penyerahan Final dan Non Final:
13. Biaya Jasa yang Belum Dipotong PPh 23:
14. Kredit Pajak yang Belum Disetor Lawan Transaksi:
15. Hutang Jangka Panjang dan Investasi Deposito:
16. Daftar Pegawai di Bawah PTKP:
17. Transaksi dengan Pihak KetigaDari pengalaman saya SP2DK telah memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya ketelitian dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan serta juga rekonsiliasi antara laporan keuangan dan laporan pajak adalah proses yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam kedua dokumen tersebut.
kita sharing berbagi pengalaman di kolom komentar, terimakasih đ
-
Menarik nih, sebenernya SP2DK itu harus jadi teguran buat perusahaan untuk membenahi sistem keuangan perusahaan. Kalau menurut saya kalau sistem keuangan, akuntansi, dan pajaknya rapih, taat regulasi, dan terdokumentasi dengan baik pasti ga bakal kelabakan ketika terima SP2DK. Pasti santai-santai aja, toh semua data tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang deg-degan itu mereka yang :
– Gak transparan
– Gak taat aturan pajak
– Gak rapih pembukuan, pencatatan, dan pengarispannya
Bener ga bro Albert?
Btw, topik SP2DK ini bakalan panjang banget kalo dijabarkan dan bisa jadi buku tersendiri.
-
Setuju banget! SP2DK seharusnya jadi momen untuk perusahaan memperbaiki sistem keuangan mereka. Jika akuntansi dan pajak dikelola dengan baik, transparan, dan terdokumentasi rapi, pasti perusahaan bisa menghadapi pemeriksaan pajak dengan tenang.
Memang, yang akan merasa tertekan adalah perusahaan yang kurang transparan, tidak taat aturan pajak, atau pembukuan yang berantakan. Mereka yang sudah mematuhi regulasi biasanya bisa lebih santai saat menerima SP2DK.
Dan ya, topik ini sangat menarik dan bisa jadi bahan buku! Banyak hal yang bisa digali tentang pengalaman, strategi, dan praktik terbaik dalam menghadapi SP2DK. Mari kita terus diskusikan!
-
so helpful!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahâĻ22 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:pemeriksaan
-
Sambut 100 Siswa Maâarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan LembagaâĻ21 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:tuhan atas pengalaman
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiâĻ13 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:atas tentang
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. RegulasiâĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:atas
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)âĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:tuhan atas lengkap
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoâĻ8 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:tuhan rasa
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganâĻ15 Apr 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:terima atas tentang pemeriksaan
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraâĻ3 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:atas
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahâĻ7 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:tuhan atas rasa
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:terima tuhan atas pemeriksaan lengkap
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangââAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,â begitu pikirâĻ17 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:tuhan rasa pemeriksaan lengkap
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraâĻ21 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:tuhan atas tentang
