Home / Topics / Finance & Tax / Tax Ratio 2025 Masih Jauh Dari Target, Pemerintah Dorong Sektor Riil Bergerak
- This topic has 5 replies, 4 voices, and was last updated 3 weeks ago by
Ulan Safitri.
Tax Ratio 2025 Masih Jauh Dari Target, Pemerintah Dorong Sektor Riil Bergerak
November 17, 2025 at 7:56 pm-
-
Up::0
(Surabaya) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio akan meningkat pada kuartal keempat (Q4) 2025. Dikutip dari Bisnis.com, hingga kuartal ketiga (Q3) 2025, tax ratio tercatat sebesar 8,58 %, atau menjadi yang terendah sejak masa pandemi Covid-19 dan masih jauh dari target pemerintah sepanjang tahun.
Capaian tersebut menurun dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 9,48 % pada Q3 2024, 10,15 % pada kuartal Q3 2023, dan 10,9 % pada kuartal Q3 2022. Meski begitu, angka ini sedikit lebih baik dibandingkan masa pandemi pada kuartal III/2021 yang mencapai 8,28 %. Adapun target tax ratio tahun 2025 ditetapkan sebesar 10,02 %, sehingga masih terdapat selisih sekitar 1,44 poin persentase dari realisasi hingga Q3.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) mencapai Rp 1.516,6 triliun hingga akhir September 2025. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.295,3 triliun. Penurunan tax ratio hingga Q3 disebut terjadi akibat perlambatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor swasta.
βTax ratio menurun karena ekonominya melambat, terutama di sektor swasta pada triwulan ketiga. Triwulan keempat ‘kan kita kasih stimulus cukup besar. Uang kita gelontorkan ke sistem. Sepertinya real sector juga mulai bergerak lebih cepat. Harusnya sih akan sedikit membaik, yang jelas [tax ratio] enggak akan turun,β ungkap Menkeu Purbaya yang dikutip pada Rabu (12/11).
Purbaya menuturkan, pemerintah telah menggelontorkan dana likuiditas sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara untuk mendorong pergerakan sektor riil. βTriwulan keempat kita kasih stimulus cukup besar. Real sector mulai bergerak lebih cepat, jadi tax ratio tidak akan turun,β tegasnya. Ia berharap dengan kebijakan tersebut, target tax ratio 2025 dapat tercapai, serta pengumpulan pajak tahun 2026 akan meningkat lebih baik dibandingkan tahun ini. (Rp)
-
-
-
Jika stimulus berhasil menggerakkan transaksi, konsumsi, dan profitabilitas di sektor swasta, peluang mengejar target tax ratio 10,02% masih terbuka. Kinerja Q4 juga akan menjadi fondasi penting untuk penguatan penerimaan pajak di tahun 2026.
-
so helpful!
-
Akhirnya semua sadar,
masalahnya bukan di angka,
tapi di hubungan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahβ¦22 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:2025 pemerintah
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiβ¦13 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:tax pemerintah
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasiβ¦6 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:masih pemerintah
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)β¦6 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:masih pemerintah
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kriptoβ¦8 May 2026 β’ Finance & TaxTerkait:2025 masih pemerintah dorong sektor
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganβ¦15 Apr 2026 β’ Finance & TaxTerkait:2025 pemerintah
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraβ¦3 May 2026 β’ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:tax 2025 masih pemerintah
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahβ¦7 May 2026 β’ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:masih pemerintah dorong
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:tax
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orangββAh, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,β begitu pikirβ¦17 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:jauh
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraβ¦21 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:tax 2025 masih jauh pemerintah
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalamβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:tax ratio 2025 jauh pemerintah dorong
