[Finance Accounting and Tax Manager Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

​Rilis temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Pertama dua ribu dua puluh enam mengenai kelemahan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak memberikan catatan kritis bagi tata kelola administrasi perpajakan nasional. Sorotan BPK atas keterbatasan sistem lama dalam melakukan verifikasi silang otomatis antara Faktur Pajak, alur transaksi riil, pembayaran, dan pelaporan PPN dalam SPT Masa menandakan masih adanya celah pengawasan yang berpotensi memicu timbulnya koreksi dan sengketa di kemudian hari.

​Bagi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT) di ranah korporasi, temuan BPK ini membawa implikasi teknis dan langkah antisipasi tata kelola yang sangat krusial:

​Pertama: Antisipasi Gelombang Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Susulan

​Catatan BPK mengenai potensi sanksi administrasi keterlambatan atau kurang bayar yang belum tertagih akibat keterbatasan pendeteksian otomatis sistem akan mendorong otoritas pajak melakukan pembersihan data (data cleansing). Hal ini berpotensi memicu penerbitan STP susulan secara masif atas masa-masa pajak lampau. Tim FAT perlu melakukan uji mandiri atas riwayat penyetoran dan pelaporan PPN untuk memitigasi potensi beban denda mendadak.

​Kedua: Urgensi Ekualisasi Mandiri Omset PPN dan Laporan Keuangan

​Indikasi adanya Faktur Pajak yang belum atau tidak sinkron dilaporkan oleh mitra bisnis menegaskan pentingnya rekonsiliasi berkala. Korporasi tidak boleh hanya bergantung pada validasi otomatis platform e-Faktur semata, melainkan wajib menjalankan ekualisasi internal secara rinci antara Buku Besar Penjualan, Buku Pembelian, dan e-Faktur Keluaran maupun Masukan guna mengeliminasi selisih objek PPN saat audit.

​Ketiga: Transisi Arsitektur SIDJP Menuju Integrasi Coretax

​Temuan BPK ini makin mempertegas alasan logis di balik akselerasi migrasi menuju arsitektur Coretax. Sistem baru yang dilengkapi dengan mesin pengelola risiko terintegrasi (Integrated Risk Engine) dirancang untuk menutup celah asimetri data pada SIDJP. Bagi perusahaan, hal ini menuntut kerapian tata kelola data transaksi agar tidak memicu indikasi ketidakpatuhan otomatis dalam profil risiko Coretax.

​Keempat: Mitigasi Sengketa atas Keputusan Hukum Berkekuatan Tetap

​Rekomendasi BPK terkait evaluasi pendeteksian putusan upaya hukum yang telah inkracht menuntut kehati-hatian dalam pencatatan akuntansi atas sengketa pajak yang sedang berjalan. Tim keuangan harus memastikan bahwa setiap putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung yang menimbulkan kewajiban kurang bayar telah diakui dan diselesaikan pencatatannya secara tepat waktu demi menghindarkan denda bunga tambahan.

​Rekomendasi Diskusi Forum:

​Evaluasi BPK atas sistem informasi perpajakan menjadi momentum bagi tim FAT korporasi untuk memperketat pengendalian internal dan ketaatan pelaporan PPN.

​Bagaimana langkah antisipasi tim FAT di perusahaan rekan-rekan dalam melakukan penelusuran ulang (back-checking) atas potensi sanksi keterlambatan PPN masa pajak terdahulu?

​Apakah menurut Anda arsitektur Coretax nantinya akan sepenuhnya mampu menyelesaikan kendala verifikasi silang Faktur Pajak yang ditemukan BPK ini?

​Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!

[Joko Siyamto Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Good, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻

[KASPAR PURBA Rookie]

Sependapat bahwa momentum ini sebaiknya dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tax health check secara menyeluruh sehingga ketika pengawasan berbasis data semakin kuat, risiko STP, pemeriksaan, maupun sengketa pajak dapat diminimalkan sejak awal.

[KASPAR PURBA Rookie]

Oleh karena itu, tim Finance, Accounting, dan Tax perlu memperkuat tata kelola master data, proses review transaksi, serta mekanisme rekonsiliasi internal sebelum data dikirim ke sistem DJP.

[KASPAR PURBA Rookie]

Terkait Coretax, saya melihat adanya potensi peningkatan kualitas pengawasan karena integrasi data yang lebih luas akan memudahkan proses verifikasi silang antar transaksi dan pelaporan pajak.

[KASPAR PURBA Rookie]

Namun demikian, keberhasilan Coretax tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas data yang diinput oleh wajib pajak. Prinsip “garbage in, garbage out” tetap berlaku dalam sistem secanggih apa pun.

[KASPAR PURBA Rookie]

Risiko terbesar dari proses data cleansing yang dilakukan DJP nantinya adalah munculnya koreksi atas transaksi lama yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh sistem sehingga perusahaan perlu menyiapkan dokumentasi pendukung secara lebih lengkap.

[KASPAR PURBA Rookie]

Kami juga mulai melakukan back-checking terhadap masa pajak terdahulu, terutama untuk memastikan kesesuaian antara tanggal faktur, tanggal pembayaran, dan bukti setor pajak agar potensi STP dapat diminimalkan.

[KASPAR PURBA Rookie]

Di perusahaan kami, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi berkala antara data penjualan, e-Faktur, dan SPT Masa PPN untuk memastikan tidak ada transaksi yang terlewat atau dilaporkan tidak konsisten.

[KASPAR PURBA Rookie]

Terima kasih atas sharing informasinya. Temuan BPK ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan perpajakan tidak cukup hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membutuhkan pengendalian internal yang kuat dari sisi perusahaan.