Home / Topics / Finance & Tax / Terbaru di Jurnal Bulan Maret 2024 : Ada Fitur Fulfillment!
- This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 6 months ago by
Mochamad Giri Irawan.
Terbaru di Jurnal Bulan Maret 2024 : Ada Fitur Fulfillment!
March 14, 2024 at 10:17 am-
-
Up::0
Spesial Bulan Ramadhan 2024, Mekari Jurnal menghadirkan beberapa pembaruan fitur yang dapat membantu kamu agar dapat meningkatkan bisnis secara lebih efisien dan hemat waktu.
Ini dia beberapa fitur baru di Jurnal pada bulan Maret:
1. Fitur Fulfillment Buat Kelola Inventori Lebih Praktis!

Kini kamu dapat mengelola inventori & produksi bisnis lebih efisien. Melalui fitur fulfillment, kamu dapat secara otomatis mendokumentasi barang masuk dan keluar, proses order beli/jual terhubung dengan dashboard tim gudang, dan memantau real-time status pengambilan barang.
2. Mekari Airene: Ringkasan Laporan Keuangan hanya dengan Sekali Klik

Untuk mendapatkan ringkasan dan saran dari hasil laporan, kamu cukup memilih rentang periode yang kamu inginkan dan klik filter. Kemudian, klik tombol “Ask Airene” yang terdapat pada bagian kanan atas.
3. Transaksi Invoice Berlangganan Mekari Jurnal Bebas PPh 23
Mulai dari 6 Februari 2024 Mekari Jurnal (PT. Jurnal Consulting Indonesia) telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, per tanggal 6 Februari 2024, seluruh transaksi Invoice berlangganan Mekari Jurnal yang diterbitkan oleh PT Jurnal Consulting Indonesia tidak dilakukan pemotongan pajak PPh 23 2% oleh pelanggan. Adapun jika pada pembayaran transaksi masih dipotong PPh 23 2%, maka akan mengakibatkan kekurangan pembayaran Invoice. Klik disini untuk melihat SKB PPh 23 PT Jurnal Consulting Indonesia.
-
thank you infonya
-
WoW informasi yang sanggat bermanfaat min, untung baca thread lama hehe.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…4 May 2026 • Finance & TaxTerkait:ada
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…22 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:2024 ada
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:bulan ada
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:terbaru bulan maret ada
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:ada
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:ada
