[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto tercatat mencapai Rp 1,96 triliun, mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor ini terhadap kas negara.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan, angka tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,09 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 875,31 miliar.

Pajak kripto menjadi bagian dari total penerimaan pajak ekonomi digital yang mencapai Rp48,11 triliun.

Di tengah tren tersebut, Indodax muncul sebagai kontributor utama. Platform perdagangan kripto ini mencatatkan setoran pajak sebesar Rp 907,11 miliar pada periode yang sama, atau sekitar 46,3% dari total penerimaan pajak kripto nasional.

Kontribusi itu berasal dari PPh 22 sebesar Rp 520,16 miliar dan PPN sebesar Rp 386,95 miliar.

CEO Indodax, William Sutanto, menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi indikator penting bahwa industri kripto tidak hanya berkembang sebagai instrumen investasi, tetapi juga mulai terintegrasi dalam sistem ekonomi formal.

“Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (9/4/2026).

Secara tahunan, penerimaan pajak kripto juga menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada 2022, penerimaan tercatat Rp 246,54 miliar, lalu Rp 220,89 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp 620,38 miliar pada 2024, dan kembali naik ke Rp 796,73 miliar di 2025.

Sementara pada awal 2026, realisasinya sudah mencapai Rp 84,7 miliar.

Meski tumbuh cepat, kontribusi pajak kripto masih relatif kecil dibandingkan sektor digital lainnya.

Penerimaan pajak ekonomi digital masih didominasi oleh Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 37,40 triliun, disusul fintech peer-to-peer lending Rp 4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 4,11 triliun.

Pemerintah pun berkomitmen memperkuat pengawasan dan memperluas basis pajak sektor digital, termasuk kripto, melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperbesar kontribusi industri terhadap perekonomian.

Di sisi lain, pertumbuhan jumlah pengguna kripto dinilai menjadi sinyal meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aset digital. Pelaku industri menilai edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak tetap menjadi kunci agar pertumbuhan tersebut berjalan sehat, transparan, dan berkelanjutan.

[KASPAR PURBA Rookie]

Mantap, RI mendapatkan lagi sumber dana atau sumber pajak yang akan dipakai untuk pembangunan, semoga lancar – lancar dan tidak ada dana setoran pajak yang ditilep oleh orang DJP.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto yang menembus Rp 1,96 triliun hingga Februari 2026 bukan sekadar angka—ini sinyal bahwa ekonomi digital Indonesia mulai masuk fase yang lebih matang.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Sejak pajak kripto diberlakukan pada 2022, banyak yang skeptis:

Apakah bisa diawasi?
Apakah pelaku pasar mau patuh?
Apakah negara benar-benar bisa “menarik pajak” dari aset yang sifatnya digital?
Jawabannya sekarang mulai terlihat: bisa, dan terus bertumbuh.

Artinya:
Kripto tidak lagi berada di “area abu-abu”
Tapi sudah masuk dalam sistem ekonomi formal

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

enerimaan Rp 1,96 triliun adalah awal, bukan puncak.

Jika dikelola dengan tepat:

Basis pajak akan terus melebar
Kepatuhan meningkat
Industri kripto bisa menjadi salah satu pilar ekonomi digital Indonesia

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Fenomena ini menunjukkan satu hal besar:

Negara mulai berhasil “menjinakkan” ekonomi digital yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dan lebih dari itu:

Pajak kripto bukan hanya soal penerimaan
Tapi juga tentang legitimasi industri
Ketika negara memungut pajak,
itu berarti negara mengakui keberadaan dan peran sektor tersebut.

[AKHMAD Rookie]

so helpful!