[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

​Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dan integrasi data omzet ke database DJP, ada update regulasi teknis yang sangat menarik hari ini (5/7/2026) dari DDTCNews.

​Ketua Umum idEA, Pak Budi Primawan, memberikan konfirmasi bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan DJP, pedagang online (merchant) orang pribadi UMKM hanya perlu membuat satu lembar surat pernyataan peredaran bruto di bawah Rp500 juta. Surat yang sama ini nantinya bisa dibagikan dan diserahkan ke berbagai platform marketplace tempat mereka berjualan (seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dll).

​Meskipun secara tekstual PMK 37/2025 mengindikasikan penyerahan surat ke masing-masing platform, diskresi atau pelonggaran teknis dari DJP ini tentu menjadi angin segar dari sisi simplifikasi birokrasi.

​Mari kita bedah isu ini dari kacamata praktisi FAT (Finance, Accounting, and Tax):

​1. Sisi Positif: Efisiensi Administrasi bagi Multichannel Merchant

​Bagi pelaku usaha UMKM yang menerapkan strategi multichannel selling (memiliki toko di lebih dari satu e-commerce), kebijakan “satu surat untuk semua” ini memangkas beban kepatuhan (compliance cost). Mereka tidak perlu repot membuat format yang berbeda-beda atau menandatangani belasan dokumen bermeterai yang berbeda untuk setiap akun toko mereka.

​2. Sisi Kritis: Risiko Gagal Rekonsiliasi Data di Sistem Coretax

​Namun, sebagai praktisi pajak, kita wajib melihat the other side of the coin. Kemudahan dokumen fisik/digital ini menyimpan tantangan besar pada proses rekonsiliasi data elektronik. Ketika satu surat yang sama diunggah ke berbagai platform, bagaimana sistem backend masing-masing marketplace melakukan validasi silang (cross-validation) ke sistem Coretax?

​Ingat, per hitungan Juli 2026 ini, DJP sudah melacak omzet secara akumulatif berdasarkan NIK/NPWP lewat skema unifikasi. Tantangan terbesarnya adalah jika pedagang memiliki 5 toko di 5 marketplace berbeda dengan omzet masing-masing Rp150 juta. Total akumulasinya adalah Rp750 juta (sudah melewati batas bebas pajak Rp500 juta).

​Jika satu surat pernyataan “di bawah Rp500 juta” itu tetap diedarkan ke semua marketplace hingga akhir tahun tanpa ada sistem monitoring internal yang ketat dari si pedagang, maka marketplace akan mendeteksi status “bebas pungut”, padahal secara agregat di database DJP, wajib pajak tersebut sudah menjadi objek pajak nasional. Efek domino dari celah ini jelas: potensi terbitnya SP2DK massal di awal tahun pajak berikutnya karena adanya ketidaksesuaian data prepopulated.

​Kesimpulan & Rekomendasi Forum

​Kebijakan dari idEA dan DJP ini memang mempermudah langkah awal pendaftaran. Namun, tanggung jawab materiil atas kebenaran substansi surat tersebut tetap melekat sepenuhnya pada Wajib Pajak, bukan pada marketplace. Sebagai konsultan atau penasihat keuangan, kita harus mengingatkan klien agar memiliki sistem pencatatan internal yang mampu mengonsolidasikan omzet harian dari seluruh toko online mereka secara real-time. Jangan sampai kemudahan administratif ini justru menjadi jebakan yang berujung pada sanksi denda di kemudian hari.

​Bagaimana opini rekan-rekan FinTax mengenai implementasi teknis di lapangan?

​Apakah platform e-commerce tempat klien Anda bernaung sudah mulai memperbarui sistem dashboard mereka untuk mengakomodasi pengunggahan satu surat pernyataan bersama ini?

​Bagaimana Anda memitigasi risiko jika omzet konsolidasi klien melampaui Rp500 juta di pertengahan bulan berjalan?

​Yuk, sampaikan analisis dan pengalaman rekan-rekan di kolom komentar!