[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Ulasan mengenai tata cara perubahan metode penyusutan perpajakan yang merujuk pada ketentuan PER-8/PJ/2025 merupakan topik yang sangat krusial bagi manajemen Finance, Accounting, and Tax (FAT). Penerapan azas taat asas dalam Pasal 28 UU KUP menegaskan bahwa konsistensi pembebanan depresiasi aset adalah fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan fiskal.

Namun, dinamika bisnis atau restrukturisasi pemanfaatan aset terkadang menuntut penyesuaian metode penyusutan (misalnya dari Garis Lurus ke Saldo Menurun, atau sebaliknya). Bagi praktisi FAT, pengajuan permohonan ini membutuhkan kecermatan teknis dan pemenuhan kriteria administrasi yang sangat ketat agar disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berikut adalah tiga analisis teknis dan rekomendasi praktis bagi tim FAT korporasi:

1. Pembuktian Alasan Komersial dan Mencegah Pergeseran Laba (Profit Shifting)

Salah satu poin krusial dalam PER-8/PJ/2025 adalah kewajiban menyampaikan alasan yang logis serta pernyataan bahwa perubahan metode tidak ditujukan untuk pergeseran laba/rugi guna meminimalkan beban PPh. Tim FAT harus mampu menyusun justifikasi bisnis yang kuat pada kertas kerja permohonan, seperti perubahan pola konsumsi manfaat ekonomi aset atau penyesuaian standar akuntansi audit induk perusahaan.

2. Kepatuhan Kriteria Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai Prasyarat

Persyaratan bahwa Wajib Pajak harus memenuhi kriteria penerbitan SKF (tertib pelaporan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPN, dan tidak ada tunggakan pajak) menuntut pembenahan kepatuhan internal sebelum permohonan diajukan. Rekonsiliasi utang pajak dan pengecekan histori pelaporan harus dipastikan bersih sebelum melangkah ke proses pengajuan.

3. Manajemen Timeline dan Digitalisasi Layanan via Coretax System

Sesuai aturan, permohonan harus diajukan paling lambat satu bulan sebelum tahun buku baru dimulai. Kehadiran modul Layanan Wajib Pajak pada Coretax System (kode sublayanan AS.15) memberikan transparansi dan kecepatan dalam proses pengajuan permohonan perubahan metode pembukuan secara elektronik. Langkah ini memangkas birokrasi manual dan memudahkan tracking status permohonan secara real-time.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Prinsip taat asas menjaga konsistensi fiskal, namun kemudahan administrasi via Coretax memberikan kepastian hukum bagi penyesuaian metode pembukuan entitas.

• Apakah perusahaan rekan-rekan pernah mengajukan perubahan metode penyusutan/pembukuan fiskal sebelumnya?

• Bagaimana pengalaman dan tantangan tim FAT Anda dalam mempersiapkan justifikasi ekonomi serta pemenuhan kriteria SKF untuk permohonan tersebut?

Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!