Home / Topics / Finance & Tax / Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace 0,5% dalam RAPBN
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 month, 3 weeks ago by
Joko Siyamto.
Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace 0,5% dalam RAPBN
September 3, 2026 at 1:13 pm-
-
Up::0
Halo rekan-rekan FinTax Community,
Langkah pemerintah dan Komisi XI DPR RI memasukkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi marketplace sebesar setengah persen ke dalam strategi penerimaan perpajakan menandai babak baru optimalisasi e-commerce. Penunjukan platform digital sebagai pemungut pajak (withholding agent) menggeser mekanisme kepatuhan dari self-assessment menjadi pemotongan langsung di muka pada setiap dokumen tagihan peredaran bruto.
Bagi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT), pelaku usaha e-commerce, maupun penyedia platform digital, skema ini menuntut kesiapan infrastruktur integrasi data yang sangat presisi. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaring shadow economy serta memperluas basis perpajakan nasional berbasis teknologi digital.
Berikut adalah tiga analisis teknis dan rekomendasi practical dari sudut pandang tata kelola FAT:
1. Kesiapan Integrasi Sistem Platform Digital dan Validasi Dokumen Tagihan
Penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak mengharuskan penyelarasan sistem pencatatan transaksi secara real-time. Tim FAT pada entitas penyedia platform harus memastikan validitas skema pemotongan setengah persen dari omzet bruto di luar PPN, serta keandalan audit trail guna menghindari selisih rekonsiliasi saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa.
2. Tata Kelola Surat Pernyataan Bebas dan Perlindungan Pelaku UMKM
Pengecualian bagi pedagang orang pribadi dengan omzet di bawah batas tertentu memerlukan mekanisme pengajuan surat pernyataan bebas yang sederhana dan terintegrasi. Pelaku usaha mikro perlu mengelola pencatatan omzet harian secara akurat agar pemanfaatan fasilitas peniadaan pemotongan dapat berjalan valid tanpa menghambat kelancaran arus kas operasional.
3. Pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Efek Multidoor Approach
Penguatan pengawasan transaksi e-commerce ini berjalan sejajar dengan pengetatan analisis atas Wajib Pajak grup, hubungan istimewa, dan pencegahan under invoicing. Perusahaan yang beroperasi di ekosistem digital perlu memperkuat dokumentasi kepatuhan material agar seluruh profil transaksi terekam secara transparan dan akuntabel.
Rekomendasi Diskusi Forum:
Strategi pemungutan pajak melalui platform digital memperkuat kesetaraan iklim usaha (level playing field) sekaligus menuntut ketelitian administrasi dari seluruh ekosistem e-commerce.
-
Bagaimana kesiapan sistem akuntansi dan sistem kasir/ERP di entitas tempat rekan-rekan bekerja dalam mengantisipasi pemotongan langsung oleh platform marketplace ini?
-
Menurut Anda, sejauh mana penyederhanaan mekanisme surat pernyataan bebas efektif menjaga daya beli dan arus kas para pelaku UMKM digital?
Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!
-
-
Joko Siyamto
Rockstar
4 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
1 replies
232 views
September 11, 2026 at 2:30 pmGreat, thanks for sharing the information!👏🏻
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pemungutan pph pasal pph pasal 22 pemungutan pph pph pasal pasal 22 invoice
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemungutan pph pasal pph pasal 22 pemungutan pph pph pasal pasal 22 community
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pemungutan pph pasal pph pasal 22 pemungutan pph pph pasal pasal 22 0 5
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pph pasal 22 pph pasal pasal 22 22 marketplace 0 5 accounting
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pemungutan pph pasal pph pasal 22 pemungutan pph pph pasal pasal 22 invoice
-
Pertumbuhan PPh Pasal 21 Sembilan Belas PersenHalo rekan-rekan FinTax Community, Capaian pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal dua puluh satu sebesar sembilan belas persen secara tahunan hingga akhir September…14 Oct 2026 • Finance & Taxpph21Terkait:pph pasal faktur accounting akuntansi tax perpajakan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pph pasal 22 pph pasal pasal 22 pembukuan tax perpajakan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:invoice faktur accounting akuntansi pembukuan tax
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pph pasal faktur accounting akuntansi tax perpajakan
-
[DISKUSI] PER-15/PJ/2025: Siapa Aja Nih E-Commerce yang Bakal Kena Wajib Setor PHey Sobat Fintax! 👋 Baru aja keluar aturan baru dari DJP yang cukup ngefek banget ke dunia e-commerce nih. Namanya PER-15/PJ/2025, efektif…8 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pph pasal 22 pph pasal pasal 22 accounting komunitas pemungutan
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pph pasal perpajakan dokumen pasal pph pajak
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pph pasal 22 pph pasal pasal 22 perpajakan pasal pph