Home / Topics / Finance & Tax / Controlled Collaboration di Jurnal.id
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 8 months ago by
Albert Yosua Matatula.
Controlled Collaboration di Jurnal.id
October 18, 2024 at 6:10 pm-
-
Up::0

Sekarang ini kerja bareng jadi lebih mudah dengan adanya cloud based software, seperti Google Sheet. Kita jadi bisa kerja bareng di satu file yang sama, tinggal bagi-bagi tugas. Ga perlu lagi buat edit file masing-masing terus digabungin, yang mana jadi rawan tumpang tindih. Dan pastinya ga efisien. Dengan bekerja secara bersama-sama dalam satu file, kita bisa melihat perubahan secara instan, tanpa perlu waktu dan upaya untuk mengkolaborasikan data-data yang berbeda.
Namun seperti halnya modernisasi di bidang-bidang lain. Ada resiko yang perlu diwaspadai. Terkait dengan cloud based software, issue yang dihadapi adalah :
1. Membatasi siapa yang bisa melihat, mengedit, menghapus apa (access control)
2. Melacak siapa yang sudah mengedit apa dan kapan (audit log)
Dengan adanya dua hal diatas, resiko penyalahgunaan akses dan kekeliruan input data dapat diminimalisir. Dua hal tersebut penting terutama untuk software yang mengelola data-data sensitif, seperti data keuangan.
Untuk mengelola data keuangan sudah banyak perusahaan yang menggunakan accounting software. Tapi tidak sedikit juga yang masih menggunakan Excel atau Spreadsheet. Masalah bisa terjadi jika ada kesalahan dalam input transaksi, atau ada data yang dihapus/diubah. Tapi kita tidak tahu siapa yang membuat, mengubah, atau menghapus transaksi tersebut. Yang tadinya masalah data bisa berkembang menjadi masalah keuangan, dan bisa meluas lagi menjadi konflik internal. Anda tentunya tidak ingin hal tadi terjadi di perusahaan Anda kan!
Jadi jika Anda memutuskan untuk menggunakan accounting software, pastikan ia punya dua fitur wajib diatas, yaitu access control dan audit log. Yang mana Mekari Jurnal.id menyediakan fitur tersebut mulai dari paket yang paling basic.
Free 30 days trial and special discounts for you this month. Just by click this link https://my.jurnal.id/id/users/sign_up?referral_code=MPRIZKIA001
Have a great day, months, and years.
-
Kolaborasi yang terkontrol dengan Jurnal.id memang sangat penting untuk menjaga keamanan dan akurasi data. Dengan cloud-based software, kita bisa bekerja sama secara efisien, tetapi harus tetap waspada terhadap risiko yang bisa muncul.
Fitur access control memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses atau mengubah data, sementara audit log memberikan transparansi mengenai siapa yang melakukan perubahan dan kapan. Ini sangat krusial, terutama dalam pengelolaan data keuangan, untuk mencegah kesalahan yang bisa berdampak besar pada perusahaan.
Menggunakan Mekari Jurnal.id yang sudah menyediakan fitur-fitur tersebut, bahkan di paket dasar, bisa menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data keuangan. Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau pertanyaan lain, silakan beri tahu!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:kerja lebih
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:kerja lebih adanya
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:lebih
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:lebih
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:kerja lebih
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:lebih
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:lebih
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:lebih
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:kerja lebih mudah adanya
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:lebih
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:lebih
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:kerja lebih adanya
