Home / Topics / Finance & Tax / Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam Pembayaran Tagihan: Apa yang Harus Dilakukan
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 year, 11 months ago by
Albert Yosua Matatula.
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam Pembayaran Tagihan: Apa yang Harus Dilakukan
December 2, 2024 at 5:29 pm-
-
Up::0
Halo teman-teman,
Baru-baru ini saya mendapat pertanyaan mengenai masalah Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam pembayaran tagihan. Sering kali, kita menerima pembayaran yang sudah dipotong pajak oleh klien, namun ada kalanya klien tidak memberikan bukti potong atas pemotongan tersebut.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan konsultan tempat saya bekerja pernah mengajukan tagihan atas jasa konsultasi yang kami berikan sebesar 500 juta. Namun, saat klien membayar, hanya 490 juta yang diterima, karena mereka sudah memotong PPh Pasal 23.
Pada awalnya, kami tidak diberi bukti pemotongan PPh tersebut, yang tentu saja menyebabkan kebingungannya. Biasanya, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 harus diberikan oleh pihak yang memotong pajak, yaitu klien, karena ini merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa pemotongan telah dilakukan dan pajak yang dipotong telah disetorkan ke kas negara.
Lalu, apa yang harus dilakukan jika klien tidak memberikan bukti potong?
Jika klien tidak memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, kita bisa menagih selisih 10 juta yang belum dibayar sebagai kekurangan pembayaran tagihan. Dengan kata lain, masalah ini lebih menjadi masalah penagihan utang-piutang, bukan masalah perpajakan, karena pada akhirnya, klien belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan tagihan.Langkah yang bisa diambil:
Minta Bukti Pemotongan – Secara resmi, kita bisa meminta bukti potong kepada klien untuk melengkapi administrasi perpajakan.
Penagihan – Jika klien tetap tidak memberikan bukti potong dan tidak membayar kekurangan, maka kita bisa melanjutkan dengan menagih kekurangan tersebut secara tunai.
Somasi – Jika penagihan tidak membuahkan hasil, memberikan somasi sebagai bagian dari proses hukum untuk menagih utang adalah langkah yang bisa diambil.
Perlu diingat bahwa dalam hal ini, kita tidak bisa menganggapnya sebagai masalah perpajakan langsung, melainkan lebih kepada masalah administrasi pembayaran dan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh klien. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran jelas bagi teman-teman yang mungkin mengalami situasi serupa!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:bukti pemotongan pph pemotongan pph pasal bukti pemotongan pemotongan pph pph pasal pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pemotongan pph invoice faktur tax pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pph pasal tax pajak perpajakan pemotongan
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pph pasal harus dilakukan tax pajak bayar
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pph pasal invoice tax pajak perpajakan bayar
-
Pertumbuhan PPh Pasal 21 Sembilan Belas PersenHalo rekan-rekan FinTax Community, Capaian pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal dua puluh satu sebesar sembilan belas persen secara tahunan hingga akhir September…14 Oct 2026 • Finance & Taxpph21Terkait:pph pasal faktur tax pajak perpajakan pemotongan
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pph pasal pajak pembayaran pasal pph
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pph pasal 23 pph pasal pasal 23 faktur tax pajak
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all faktur pajak perpajakan dilakukan bukti
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pemotongan pph pph pasal tax pajak perpajakan dokumen
-
Perluasan Insentif PPh 21 DTP 2027 ke Seluruh SektorHalo rekan-rekan FinTax Community, Rencana pemerintah untuk memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal dua puluh satu Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan…5 Oct 2026 • Finance & Taxpph-21-dtp-2027Terkait:bukti pemotongan pemotongan pph pph pasal tax pajak pemotongan
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pph pasal invoice pajak perpajakan dokumen pembayaran