General
Human resource
Finance & Tax
Marketing & Customer Engagement
Mekari Update
IT/Developers
Home / Topics / Finance & Tax / Batas Waktu Relaksasi Pembayaran & Pelaporan Pajak
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 year ago by
Albert Yosua Matatula.
Batas Waktu Relaksasi Pembayaran & Pelaporan Pajak
March 2, 2025 at 8:34 pm
-
-
Up::1
📌 Rangkuman 2: Batas Waktu Relaksasi Pembayaran & Pelaporan Pajak (KEP-67/PJ/2025):
🟡 1️⃣ Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran Pajak:
– PPh Pasal 4 (2), PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26 (Masa Pajak Januari 2025):
– Batas waktu pembayaran: 28 Februari 2025
– PPh Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan:
– Masa Pajak Desember 2024 ➝ Batas akhir: 31 Januari 2025
– Masa Pajak Januari 2025 ➝ Batas akhir: 28 Februari 2025
– PPN & PPnBM (Masa Pajak Januari 2025):
– Batas waktu pembayaran: 10 Maret 2025
– Bea Meterai yang Dipungut Pemungut:
– Masa Pajak Desember 2024 ➝ Batas akhir: 31 Januari 2025
– Masa Pajak Januari 2025 ➝ Batas akhir: 28 Februari 2025🟠 2️⃣ Batas Waktu Penyampaian SPT:
– SPT Masa PPh 21/26 & SPT Masa PPh Unifikasi:
– Januari 2025 ➝ Batas akhir: 28 Februari 2025
– Februari 2025 ➝ Batas akhir: 31 Maret 2025
– Maret 2025 ➝ Batas akhir: 30 April 2025
– Pelaporan PPh 4 (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan:
– Desember 2024 ➝ Batas akhir: 31 Januari 2025
– Januari 2025 ➝ Batas akhir: 28 Februari 2025
– Februari 2025 ➝ Batas akhir: 31 Maret 2025
– Maret 2025 ➝ Batas akhir: 30 April 2025
– Pelaporan PPh 4 (2) atas Penghasilan Usaha & PPh Pasal 25:
– Januari 2025 ➝ Batas akhir: 28 Februari 2025
– Februari 2025 ➝ Batas akhir: 31 Maret 2025
– Maret 2025 ➝ Batas akhir: 30 April 2025
– Penyampaian SPT Masa PPN:
– Januari 2025 ➝ Batas akhir: 10 Maret 2025
– Februari 2025 ➝ Batas akhir: 10 April 2025
– Maret 2025 ➝ Batas akhir: 10 Mei 2025
– Penyampaian SPT Masa Bea Meterai:
– Desember 2024 ➝ Batas akhir: 31 Januari 2025
– Januari 2025 ➝ Batas akhir: 28 Februari 2025
– Februari 2025 ➝ Batas akhir: 31 Maret 2025
– Maret 2025 ➝ Batas akhir: 30 April 2025Sekian resume ini
🫡 Rahmatullah Barkat
Penyuluh Pajak
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…13 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:batas waktu amp pelaporan pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:amp pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…15 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pembayaran amp pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…10 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:waktu pembayaran amp pelaporan pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:waktu pelaporan
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:waktu amp pajak
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:waktu amp pajak
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:amp pajak
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pembayaran amp pelaporan pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pembayaran amp pajak
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:amp pajak
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:amp pajak
