[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Pemerintah masih mengkaji skema perpajakan untuk exchange traded fund (ETF) berbasis emas yang diluncurkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan, hingga kini belum ada aturan perpajakan yang secara khusus mengatur ETF emas.

Aturan khusus tersebut belum tersedia, baik untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN).

“Memang sampai dengan saat ini belum ada ketentuan perpajakan yang terkait dengan ETF ini, baik dari sisi PPH maupun PPN,” kata Inge dalam diskusi Launching Indonesia Bullion Market Association di BSI Tower, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah masih membahas bentuk pajak yang akan diterapkan terhadap transaksi ETF emas.

Salah satu opsi yang dikaji ialah PPh final atas transaksi ETF emas. Skema tersebut berbeda dengan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final. Pajak yang dipungut melalui PPh Pasal 22 masih dapat menjadi kredit pajak.

“Kalau kita bicara PPh Pasal 22 ini kan nonfinal, dia dapat menjadi kredit pajak. Tapi kalau misalnya ETF ini dengan transaksi nanti yang sifatnya real time diusulkan untuk final, nah ini yang masih kita lakukan kajian di Kementerian Keuangan sendiri,” katanya.

Inge mengatakan, DJP telah berdiskusi dengan sejumlah asosiasi untuk memahami karakteristik transaksi ETF emas.

Pembahasan tersebut diperlukan agar pemerintah memahami proses bisnis ETF emas sebelum menentukan skema perpajakannya.

“Beberapa asosiasi sudah datang ke tempat kami, kita bicarakan, kita coba pahami bersama seperti apa proses bisnis yang terjadi pada saat ETF ini dilakukan,” ujarnya.

Masukan dari pelaku industri juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan skema pajak ETF emas.

“Apabila ada kajian-kajian, asosiasi barangkali akan memberikan masukan yang sangat baik sekali untuk kami,” imbuhnya.

Selain PPh, pemerintah masih mengkaji pengenaan PPN terhadap ETF emas.

Inge mengatakan, keputusan mengenai PPN juga akan dibahas bersama pemerintah dan pelaku industri.

“Apakah juga dalam penentuan PPN-nya, apakah dia termasuk PPN atau tidak, nanti bisa kita putuskan bersama,” tuturnya.

Aturan Pajak ETF Emas

Inge mengatakan, ketentuan perpajakan untuk ETF emas nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP).

Penyusunan PP membutuhkan proses yang cukup panjang. Karena itu, DJP membutuhkan masukan dari berbagai pihak sebelum aturan tersebut ditetapkan.

“Kalau peraturan pemerintah ini memang agak panjang perjalanannya, sehingga butuh dukungan dari berbagai macam pihak, supaya pada saat apabila nanti memang pasar akan dibuka untuk ETF ini, kita semua sudah siap dengan ketentuan perpajakannya,” tegasnya.