[Finance Accounting and Tax Manager Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Menindaklanjuti temuan BPK terkait kenaikan saldo piutang pajak nasional yang menyentuh angka Rp 75,33 triliun di tahun 2025, Direktur P2Humas DJP, Ibu Inge Diana Rismawanti, memberikan klarifikasi resmi bahwa pemicu utama melonjaknya piutang berkualitas non-lancar hingga macet (piutang > 1.095 hari) adalah penurunan kemampuan bayar (ability to pay) Wajib Pajak. Banyaknya entitas yang pembubaran bisnisnya (dissolution), pailit, atau kehilangan basis aset menjadi faktor dominan di balik angka Rp 5,84 triliun piutang macet yang disorot auditor negara.

Namun, poin yang sangat krusial bagi kita di ranah Finance, Accounting, and Tax (FAT) adalah respons strategis yang diumumkan oleh DJP: penguatan pengawasan piutang secara berjenjang serta intensifikasi penagihan aktif (pemblokiran, penyitaan, hingga pencegahan).

Berikut adalah 3 analisis taktis dan implikasi manajemen risiko bagi perusahaan kita:

1. Gisik (Guncangan) Likuiditas: Penagihan Aktif pada Piutang Mendekati Daluwarsa

Pengungkapan bahwa terdapat ribuan ketetapan piutang yang mendekati batas daluwarsa penagihan (5 tahun) akan mendorong KPP dan Jurusita Pajak Negara (JSPN) bergerak jauh lebih taktis dan presisi di pertengahan tahun 2026 ini. DJP dipastikan tidak ingin kehilangan hak tagih atas piutang-piutang tersebut. Bagi tim FAT, setiap outstanding tagihan pajak—baik dari SKPKB, STP, maupun sengketa yang sudah inkracht—wajib dievaluasi tanggal jatuh temponya. Risiko pemblokiran rekening operasional secara mendadak (freezing order) dapat mengganggu arus kas operasional jika tidak diantisipasi sejak awal.

2. Validasi Pembubaran dan Likuidasi Entitas dalam Grup Korporasi

Pernyataan DJP mengenai Wajib Pajak yang “tidak beroperasi lagi atau bubar” menjadi catatan penting bagi praktisi FAT yang mengelola grup perusahaan dengan banyak anak usaha (dormant companies). Proses likuidasi atau penutupan entitas bisnis tidak cukup hanya dengan keputusan RUPS, tetapi wajib menyelesaikan seluruh utang pajak dan pencabutan NPWP secara formal. Jika proses tax clearance ini diabaikan, pengurus atau pemegang saham dapat disasar oleh tindakan penagihan aktif berjenjang hingga ke ranah tanggung jawab renteng.

3. Pentingnya Restructuring & Payment Plan Pajak Sebelum Masuk Kategori Macet

Untuk menghindari eskalasi penagihan paksa, tim Finance yang mendeteksi adanya tekanan arus kas (cash crunch) tidak boleh bersikap pasif hingga piutang dikategorikan macet (> 1.095 hari). Regulasi perpajakan menyediakan skema permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pengajuan payment plan yang didukung oleh analisis cash flow statement yang transparan ke KPP terdaftar adalah langkah mitigasi terbaik untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha (going concern).

Rekomendasi Diskusi Forum:

Respon DJP ini menegaskan bahwa pengawasan dan penagihan pajak akan bertambah ketat demi mengamankan penerimaan negara dan memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah.

1. Apakah di KPP tempat perusahaan rekan-rekan terdaftar sudah mulai terlihat intensifikasi penagihan aktif atau inventarisasi ketetapan pajak lama oleh JSPN dalam beberapa bulan terakhir?

2. Bagaimana tim FAT di tempat rekan-rekan menyusun mitigasi risiko atas undisputed tax liabilities agar tidak mengganggu working capital harian bisnis?

Yuk, mari kita diskusikan strategi dan pengalaman rekan-rekan di kolom komentar!