Home / Topics / Finance & Tax / Dukung Negosiasi Tarif, Bea Cukai Perkuat Komunikasi Kebijakan Dengan USTR
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 2 weeks ago by
Albert Yosua Matatula.
Dukung Negosiasi Tarif, Bea Cukai Perkuat Komunikasi Kebijakan Dengan USTR
April 28, 2025 at 9:21 am-
-
Up::0
(Jakarta) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan US-ASEAN Business Council (US-ABC) dan US Chambers guna memperkuat pelayanan serta pengawasan kepabeanan Indonesia. Upaya ini juga menjadi bagian dari bahan laporan kepada United States Trade Representative (USTR) dalam rangka pembaharuan perundingan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menanggapi kekhawatiran USTR terkait penentuan nilai pabean dengan sistem satu harga, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, bahwa Indonesia menggunakan sistem nilai transaksi berdasarkan self-assessment yang diberitahukan oleh importir. Sistem rentang nilai (price range) digunakan hanya sebagai acuan kewajaran, bukan sebagai harga tetap yang diberlakukan.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons komprehensif atas isu tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Respons ini akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada USTR sebagai bagian dari transparansi dan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. “Respon lainnya secara lengkap mengenai concern USTR telah disiapkan oleh lintas Kementerian untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan ke USTR,” ungkap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto yang dikutip pada Kamis (24/04).
Bea Cukai juga menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelayanan dan pengawasan selama ini telah mengikuti ketentuan dalam WTO Trade Facilitation Agreement (TFA). Selain menjaga kelancaran arus barang, Bea Cukai terus mendorong kepatuhan pelaku usaha, menjaga penerimaan negara, dan memberantas perdagangan ilegal.
Terkait dengan sanksi pelanggaran kepabeanan, Nirwala menegaskan bahwa pengenaan denda dilakukan terhadap pelaku usaha yang melaporkan nilai barang yang tidak sesuai. Proses ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengajukan keberatan dan banding agar tercipta penetapan yang adil dan sesuai aturan. (Rp)
-
Saya mengapresiasi langkah Bea Cukai yang aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak AS untuk memperkuat hubungan dagang dan memberikan klarifikasi terkait isu nilai pabean. Penjelasan bahwa sistem rentang nilai hanya sebagai acuan dan Indonesia menggunakan sistem self-assessment yang transparan oleh importir penting untuk meredakan kekhawatiran USTR. Komitmen pemerintah untuk memberikan respons komprehensif dan memastikan kepatuhan terhadap aturan WTO TFA menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kelancaran perdagangan yang adil dan memberantas praktik ilegal, termasuk penegakan sanksi yang akuntabel bagi pelanggar.
-
Terima kasih atas apresiasi dan tanggapan positifnya, Mbak Lia 🙏
Memang benar, transparansi dan komunikasi aktif seperti ini sangat krusial, terutama di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Klarifikasi terkait sistem nilai transaksi dan posisi Indonesia dalam hal self-assessment diharapkan bisa memberikan kepastian kepada mitra dagang, sekaligus memperkuat kepercayaan internasional terhadap sistem kepabeanan kita.
Saya pribadi optimis bahwa melalui koordinasi lintas kementerian dan keterbukaan informasi, kita bisa terus menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan pengawasan yang efektif.
Terima kasih sekali lagi sudah ikut menyuarakan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan dalam perdagangan internasional. 🙌
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…15 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:dukung
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perkuat kebijakan ustr
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:tarif ustr
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:tarif bea komunikasi kebijakan ustr
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perkuat kebijakan ustr
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:dukung perkuat kebijakan ustr
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:dukung ustr
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:dukung
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:dukung ustr
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:dukung
-
Kawasan Berikat Serap 1,83 Juta Tenaga Kerja Dan Sumbang 30 % Ekspor Nasional(Cirebon) Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menegaskan peran kawasan berikat (KB) sebagai instrumen strategis untuk mendorong industri berorientasi ekspor. Fasilitas ini dinilai…6 Oct 2025 • Finance & TaxAllTerkait:dukung bea cukai perkuat komunikasi ustr
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:tarif bea cukai kebijakan